Ada Deklarasi Pembentukan Provinsi Cirebon Raya, Abdy Yuhana: Hanya Aspirasi, Belum jadi Kebutuhan

  • by
Abdy Yuhana Anggota DPRD Jabar Dari Fraksi PDIP
Abdy Yuhana Anggota DPRD Jabar Dari Fraksi PDIP

Bandung – Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sepakat untuk mendeklarasikan dan memperjuangkan pembentukan Provinsi Cirebon Raya, sehingga berpisah dari Jawa Barat.

Mereka yang mendeklarasikan itu tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C). Mereka menginginkan wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan menjadi provinsi baru Cirebon Raya.

Menanggapinya, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Abdy Yuhana mengatakan, ini hanya bentuk aspirasi masyarakat sehingga sah-sah saja disampaikan.

Namun ia menilai, pembentukan provinsi baru Cirebon Raya belum menjadi urgensi saat ini karena persiapan dari berbagai sisi pun belum disiapkan.

“Saya melihat pembentukan Provinsi Cirebon (raya) belum menjadi satu kebutuhan untuk masyarakat,” ujar Abdy saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Senin 11 Oktober 2021.

Sebenarnya ia tidak kaget mendengar deklarasi ini, karena gema-gema Cirebon Raya menjadi provinsi sudah digaungkan sejak 2010 bahkan 2003 silam. Namun saat itu tidak ada respons serius dari pemerintah setempat.

Sedangkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya UU Nomor 9 Tahun 2015, usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus disampaikan oleh DPRD dan kepala daerah setempat.

“Nampaknya ini hanya bagian dari aspirasi masyarakat saja yang tentunya secara administrasi persiapannya belum dilakukan,” tuturnya.

Abdy justru menyebut wilayah yang harus mendapat prioritas perhatian pemekaran ada di 5 CDOB yakni Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Kabupaten Indramayu Barat, dan Kabupaten Bogor Timur.

“Kenapa lima kabupaten tersebut yang didahulukan? Dalam kajian akademis ditinjau dari perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis ada banyak alasan rasional yang disampaikan,” ungkap Abdy.

Alasan yang dimaksud adalah syarat administrasi sudah lengkap, kedua, memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, dan ketiga, besarnya jumlah penduduk di lima kabupaten tersebut.

Hal yang paling terpenting dan mengemuka adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan dan efektivitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Sehingga, dengan melihat regulasi yang ada dan situasi di Jawa Barat diperlukan adanya kebijakan khusus terkait hal moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan kepada Jawa Barat, hal demikian sangat beralasan jika melihat kondisi demografis, geografis dan keadilan terkait anggaran yang berimplikasi dengan pemerataan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat.***

Sumber : https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-132779437/ada-deklarasi-pembentukan-provinsi-cirebon-raya-abdy-yuhana-hanya-aspirasi-belum-jadi-kebutuhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *