Agenda Utama Presiden Terpilih

  • by

perwakilan daerahKomisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara nasional hasil pemilihan umum tanggal 9 juli lalu dengan perolehan suara yaitu Pasangan Nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Radjasa memperoleh 62.576.444 atau 46,85% dan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo- Jusuf Kalla memperoleh 70.997.883 atau 53,15% maka dengan dukungan mayoritas rakyat Indonesia, KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Perolehan suara tersebut semakin menegaskan hasil Quick count (hitung cepat) dari 8 lembaga survei yang hasilnya tidak jauh berbeda dengan Real count yang dihasilkan oleh KPU. Sementara itu semakin jelas juga 4 lembaga survei yang berbeda dalam me-realese hasil surveinya, apalagi belakangan dapat diketahui siapa yang berada dibalik lembaga-lembaga survei tersebut.
Meskipun ada dinamika dengan manuver politik yang dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto, dengan menyatakan mundur dari Pilpres 2014- namun demikian apa yang dilakukannya, Pertama, tidak akan dapat menghentikan tahapan pilpres yang sudah berjalan apalagi, hal demikian sudah diatur melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilpres Tahun 2014 dan Kedua, tidak bisa juga membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yg sudah dilakukan secara berjenjang dimulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. Dimana, dalam setiap penghitungan dan rekapitulasi, masing-masing Pasangan Capres dan Cawapres memiliki saksi-saksi yang diutus secara legal dengan dibuktikan melalui mandat.
Pilpres 2014 setidaknya menghasilkan dua hal positif bagi bangsa Indonesia yaitu, Pertama, semakin memperkokoh proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, di mana bagi rakyat Indonesia Pemilihan Presiden Indonesia ketujuh disambut dengan rasa gembira dan saling menghargai masing-masing pilihan meskipun berbeda satu sama lain dan Kedua, memperlihatkan bahwa menjadi Presiden harus mempunyai sikap kenegarawanan dan memiliki Visi (cara pandang) dalam melihat rakyat Indonesia sebagai potensi untuk menjawab segala persoalan dan tantangan Bangsa kedepan.
Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 lalu, merupakan Pemilihan Presiden yang ketiga di mana rakyat Indonesia diberikan kekuasaanya menentukan sendiri siapa Presiden Indonesia selama lima tahun kedepan dengan memilihnya secara langsung. Konsekuensi dari Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat, maka dalam kontek itu tidak ada alasan bagi Presiden terpilih untuk tidak mendekatkan dirinya dengan rakyat (pemilih) dan memikirkannya terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) rakyat Indonesia yaitu pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pangannya.
Presiden Indonesia lima tahun kedepan di mana kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan pijakan seperti itu, maka orientasi Presiden menjadi jelas yaitu pengelola negara (ambtenaar) adalah melayani rakyat- bukan menjadi sebaliknya dilayani rakyat. Sistem Pemerintahan Indonesia secara konstitusional memberikan Kedudukan Presiden yang begitu kuat kalau merujuk pada sistem pemerintahan Presidensial yang dianut, di mana banyak negara-negara yang memilih sistem Pemerintahan Presidensial yang tidak ditopang oleh sistem kelembagaan negara yang kuat kemudian cenderung berubah menjadi sebuah Pemerintahan yang menjauh dari rakyatnya berubah menjadi negara otoriter, mengingat beberapa ciri sistem Presidensial yaitu konsentrasi kekuasaan yang terpusat di tangan Presiden, pemilihan Presiden langsung oleh rakyat dan masa jabatan yang pasti.
Indonesia punya pengalaman ketika Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 Tahun (1967-1998). Di mana semua kekuasaan tersentral di tangannya, sementara semua lembaga negara kemudian hanya menjadi rubber stamp (tukang stempel), yang pada akhirnya pada Tahun 1998 menimbulkan gejolak sosial ditandai dengan hancurnya bangunan ekonomi Indonesia dan Presiden Soeharto lengser dari kursi kekuasaannya. Maka, sekali lagi Presiden terpilih harus diawasi tidak saja oleh cabang-cabang kekuasaan negara (lembaga negara) dengan cheks and balances systemnya tapi rakyat sebagai pemberi mandat juga harus mengawasi pengelolaan negara.
Sementara itu Presiden Yudhoyono, dengan koalisi tambunnya dalam dua periode masa kepemimpinannya saat ini tidak dapat meyakinkan rakyat Indonesia dalam hal keberpihakannya kepada rakyat. Pasalnya, pada masa Pemerintahan Presiden Yudhoyono masih tersandera oleh Partai-partai koalisi yang dibangunnya, sehingga dalam beberapa pengambilan keputusan terkesan bimbang dan ragu, hal demikian kemudian dimaknai sebagai balas jasa terhadap Partai Koalisinya dan masih mempertimbangkan arah politik Partai Koalisinya.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, meskipun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Amandemen UUD 1945 sudah tidak mengenal GBHN, di mana Pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN dihapus, namun demikian dengan proses yang transparan dalam hal pengelolaan Pemerintahan melalui Visi, Misi dan program nyata baik yang dipublikasikan oleh KPU maupun dari pelaksanaan debat Capres-Cawapres yang juga mendapat perhatian dari rakyat Indonesia.
Debat Capres dan Cawapres telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu tentang Hukum, Demokrasi, Kesejahteraan sosial, politik internasional, Ketahanan nasional, sumber daya manusia, Iptek, ekonomi, energi, ketahanan pangan dan lingkungan hidup maka Presiden dan Wapres terpilih ‘terikat’ dengan apa yang tertulis melalui visi, misi maupun janji yang disampaikannya pada saat debat Capres tersebut. Karena, Visi, Misi dan janji-janji itulah yang akan menjadi desain bagi pengelolaan Pemerintahan Indonesia selama lima tahun. Sehingga, jika saja Presiden terpilih tidak melaksakan Visi, Misi dan janji kampanyenya maka dukungan yang berwujud pada kepercayaan (trust) rakyat akan menurun dan konsekuensinya pengelolaan pemerintahan akan tidak mendapatkan dukungan rakyat.
Dalam hal ini diperlukan sebuah Visi (cara pandang) Presiden dalam melihat rakyat Indonesia sebagai potensi positif bukan merupakan bagian dari masalah. Indonesia, Negara dengan jumlah penduduk 200 juta lebih akan menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa, jika adanya kesadaran pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM), karena dengan SDM yang unggul, Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia dapat dikelola dengan baik.
Sesungguhnya, kalau dilihat dari potensi yang ada tidak ada negara di dunia ini yang memiliki wilayah yang posisinya strategis dan mempunyai sumber daya alam yang ‘sempurna’ seperti Indonesia, apalagi juga didukung oleh alam yaitu dengan disinari oleh Matahari selama 12 bulan penuh lengkaplah sudah artinya Indonesia didukung nature dan culture. Sehingga, menjadi sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain ketika sumber daya manusianya mampu
mengelola potensi SDA yang dimiliki dengan letak geografis yang menunjang menjadi wilayah yang strategis, bagi lalu lintas dunia.
Sehingga, Presiden terpilih perlu meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa pengelolaan Pemerintahan selama lima tahun mendatang berorientasi dan mengutamakan pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden, tanpa dukungan/legitimasi rakyat yang kuat akan susah melaksanakan pengelolaan Pemerintahan namun demikian sebaliknya begitu dukungan rakyat kuat, Presiden bisa dengan mudah merealisasikan semua kebijakan-kebijakannya untuk menata dan memperbaiki kondisi bangsa. Maka, dengan begitu antara pemberi mandat (rakyat) dan pemegang mandat (Presiden terpilih) saling memberikan kepercayaan karena di situlah esensi kita dalam berdemokrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *