Visi Negara Pancasila

bang ady

Oleh: Abdy Yuhana

Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung


Bagi sebuah Negara demokratis di belahan dunia manapun pasti mempunyai konsensus atau kesepakatan sebagai urgensi dalam penyelenggaraan negaranya. Di mana kemudian kesepakatan itu harus diterima sebagai acuan secara kolektif. Termasuk juga di Negara kita Indonesia, para founding fathers sudah menempatkan Pancasila sebagai ideologi Negara merupakan kesepakatan bernegara dalam hal penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kontek kehidupan masyarakat dibutuhkan relasi yang kuat dengan sikap toleran terhadap segala hal perbedaan-perbedan yang ada di masyarakat dan harus dikelola sebagai modal social bagi bangsa Indonesia. Dalam hal berbangsa, Pancasila menghendaki bahwa keindonesiaan yang sudah diikatkan menjadi semakin kokoh dan dalam kontek bernegara segala aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan harus bersumber pada konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 yang juga di dalam pembukaannya termuat sila-sila Pancasila dalam alinea ke- 4.

Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa tentunya tidak hadir begitu saja tetapi melalui sebuah proses yang mendalam bahkan melalui perdebatan panjang dalam hal keberadaannya. Di mulai dari pidato Soekarno pada tanggal Satu Juni 1945 dihadapan didang BPUPKI yang kemudian diakui sebagai hari lahirnya Pancasila dan dalam satu tarikan nafas yang tidak terpisahkan yaitu dengan hasil rumusan panitia 9 (Sembilan) yaitu piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni dan kemudian disepakati oleh seluruh komponen bangsa yang berbeda Suku Bangsa, Agama, dan Ras, saat ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum sila-sila Pancasila. Sehingga, ketiga momentum tersebut tidak bisa dipisahkan atau terpenggal satu sama lain. Pancasila hadir menjadi kohesifitas atas pertanyaan tentang apa staat ide (dasar Negara) yang cocok bagi bangsa Indonesia sebagaimana pertanyaan Radjiman Wedyodiningrat Ketua BPUPKI.

Soekarno, dalam pidato 1 Juni menghendaki staat ide Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang dilandasi oleh nasionalime, demokrasi dan Ketuhanan. Nasionalisme atau kebangsaan dilandasi oleh semangat adanya persatuan nasional hal tersebut karena dilihat dari akar sejarah bangsa dan realitas keindonesiaan yang begitu majemuk dan heterogen. Demokrasi, adalah preferensi tepat dalam system bernegara Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang tertinggi dan tidak ada pihak lain yang diminta pendapatnya selain rakyat dan Ketuhanan adalah setiap warga Negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki agama dan mempercayai Tuhan. Sehingga jika dilihat dari tiga aspek tersebut maka Pancasila memiliki relasi yang kuat antara individu dengan individu, indivudu dengan Negara dan individu dengan Allah SWT- Tuhan pencipta alam semesta.

Tiga relasi yang dibutuhkan tersebut kemudian tentunya perlu peran Negara untuk mengatur sehingga kehadiran Negara dirasakan ada oleh warga bangsa Indonesia. Dalam hal hubungan individu dengan individu konsep silih asah, silih asih dan silih asuh menjadi hal yang relevan dalam kontek kekinian untuk menjaga harmoni sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini yang nampaknya semakin menjauh dari spirit tersebut. Konsep hubungan individu dengan Negara yang sudah diakomodasi dalam UUD 1945 menjadi hal yang perlu diingatkan lagi karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disepakati Konstitusi sebagai acuan bukan yang lain-hal ini sejalan dengan konsep Negara demokrasi konstitusional yaitu adanya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal menarik disampaikan oleh Moh. Hatta, dalam menentukan staat ide bagi bangsa Indoneisa adalah pernyataanya, kalau Negara ini didasarkan pada Agama maka hanya berlaku bagi satu agama saja, oleh karenanya Hatta setuju dengan konsep Negara kebangsaan yang di dalamnya mengakomodasi semua Agama yang ada karena melihat realitas religiusitas yang ada di nusantara yang kemudian ditajamkan oleh Soekarno yang menyatakan bukan saja bangsa Indonesia ber- Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknyalah  ber-Tuhan, Tuhannya sendiri sesuai dengan agamanya. Maka, menjadi jelas tentang konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud dalam Pancasila adalah Negara Indonesia mempercayai adanya Tuhan dan setiap warga negaranya untuk memiliki agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan tentunya Negara perlu menjaminnya dengan memberikan kepastian rasa aman.

Di tengah arus globalisasi di mana kecenderungan adanya dua ideologi yang tengah menguat dalam kontek internasionalisme yaitu paham liberalisme dan paham radikalisme agama maka bagi bangsa Indonesia perlu untuk keluar dari dominasi dua ideologi tersebut dan tentunya adalah kebutuhan akan kokohnya Pancasila sebagai ideologi Negara. Liberalisme yang mengagungkan paham individualisme menghendaki adanya kebebasan yang tak terbatas dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah Negara sehingga peran Negara menjadi sedikit dan dipraktekan dengan demokrasi mayoritas dalam kontek Indonesia selain tidak sesuai dengan budaya gotong royong juga sejatinya sudah ditinggalkan oleh Negara-negara di dunia sebagaimana diungkapkan oleh Arend Lijphart, kebanyakan pemerintah demokratis lebih menganut model konsensus atau demokrasi yang mengarusutamakan konsensus, dan hal ini sudah sejalan dengan Pancasila yang menambil jalan musyawarah mufakat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.

Menerapkan paham Agama, bagi Indonesia sesungguhnya hal yang sudah usang karena sama saja membuka perdebatan lama dan akan menguras energi bangsa yang tidak produktif bagi kemajuan bangsa karena lagi-lagi sesungguhnya tidak cocok dengan realitas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, paham primordialisme, identitas harus kita resapi bersama bahwa kita tidak bisa menampik dan menjadi keniscayaan atas segala perbedaan yang merupakan rahmat dari Allah SWT. Maka, Visi Negara Pancasila merupakan cara pandang kita dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa tidak ada staatide (konsep Negara) lain yang tepat bagi bangsa Indonesia yang secara rasional dapat memperkokoh persatuan, keutuhan dan kesatuan Indonesia dari sabang sampai merauke selain lima dasar yang ada di dalam Pancasila yang harus dipedomani dan dipraktikan secara sadar. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen bangsa untuk menajamkan kembali visi Negara Pancasila karena masih banyak agenda penting bagi kemajuan Negara yang harus diutamakan. Sehingga, peringatan hari lahirnya Pancasila Satu Juni Tahun 2017 menjadi momentum penting bagi kesejarahan Indonesia untuk memperkuat komitmen kebangsaan Kita dan meluruskan kembali terhadap jalan Visi Negara Pancasila.

 

Independen vs Partai Politik Jelang Pikada Serantak 2017

PA ABDYSetelah deklarasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI Jakarta, kemudian disikapi beragam oleh partai politik dan wacana terakhir untuk merevisi undang-undang pilkada, meningkatkan syarat untuk calon independen maju dalam pilkada. Terkait mengenai wacana tersebut tanggapan Abdy Yuhana selaku Sekjen DPD partai PDI Perjuangan Jawa Barat, On Air di Studio PRFM Bandung, Senin 28 Maret 2016.

jika dihadap-hadapkan antara partai politik dan independen seolah-olah ada suasana yg tegang. Suasana politik yang tidak harmonis, sehingga dalam konteks itu bukan berhadap-hadapan tetapi lebih bagaimana berkompetisi secara sehat dalam konteks berdemokrasi.

Tentunya bagi PDI Perjuangan yang sudah mempunyai pengalaman panjang, kemudian sudah mempunyai platform bahwa Partai politik itu adalah taman sarinya kader untuk menjadi pemimpin-pemimpin di lembaga politik. Pada perspektif itu bahwa PDI Perjuangan Dalam menghadapinya itu biasa-biasa saja. tidak “gentar” karena PDI Perjuangan sendiri banyak memiliki kader-kader yang potensial, Lalu teruji bagi pemimpin-pemimpin di daerah yang ada di Indonesia ini.

Terkait revisi UUD pilkada serentak, usulan itu sesungguhnya juga bukan dari pemerintah. Pemerintah pun dalam artian, Pa Jokowi tidak setuju terhadap kenaikan presentase calon independen.

Suasana yang sudah ada pemicunya lalu di dorong lagi. Seolah-olah partai-partai politik ketakutan menghadapi independen, Sejujurnya bagi PDI Perjuangan tidak ada kendala apapun, karena PDI Perjuangan ini partai yang sudah siap artinya, Pola rekrutmen,pola kaderisasi itu muaranya bagaimana menyiapkan pemimpin-pemimpin baik di pemerintahan maupun di lembaga2 lainnya.

Dalam konteks itu siapapun yang nanti di dorong oleh PDI perjuangan untuk pilkada dimana saja termasuk di DKI itu bagian dari pola rekrutment yang sudah dibangun oleh PDI Perjuangan. Sehingga PDI Perjuangan dalam pola rekrutmen kepala daerah yang transparansi.

Dari awal misalnya di jawa barat,tidak ada sedikit pun uang mahar atau sedikit pun calon untuk mendaftar harus bayar. dan Boleh di uji. Bahkan dalam pilkada serentak 2015 partai yang membiayai.

Partai ingin sungguh-sungguh bahwa tujuan kita berpartai tidak se sederhana kita yang kemudian merebut jabatan-jabatan politik, tetapi ada hal yang lebih substantif, kita berpartai bahwa bagaimana sebenarnya partai itu menjadi alat persatuan nasional.

PDI Perjuangan ini berbeda sendiri. Bagaimana partai menginstruksikan setiap dalam acara-acara itu harus meningkatkan nasionalisme, Musyawarah, gotong royong. Karena platform PDI Perjuangan itu, bahwa kita berpartai itu adalah bagaimana supaya partai itu benar-benar Mewujudkan cita-cita nasional.

Jadi tidak bisa di reduksi/disederhanakan bahwa berpartai itu hanya untuk merebut jabatan kepala daerah.

Jadi, calon tunggal PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak kemarin, artinya memang masyarakat menilai bahwa pembangunan berhasil, sehingga popularitas dan elektabilitas tinggi sehingga mereka kemudian tidak mempunyai lawan.

Dan, proses rekrutmen kader PDI Perjuangan itu berjenjang. Ada istilahnya kader pratama, kader madya, dan kader nasional.

kemudian bagi yang ikut kontestasi pilkada itu harus secara khusus ikut sekolah partai. Sekolah partai itu mendidik prinsipnya bahwa, kader partai ini tidak boleh korupsi, kader partai itu tidak boleh menyalah gunakan kewenangannya dan Kepala daerah itu pemimpin yang, kemudian sangat erat hubungannya dengan persoalan bagaimana membangun kesejahteraan rakyat maka pemimpin di daerah itu dia tidak boleh, menggunakan narkoba. Jadi pada saat mau menjadi caleg itu semua kader partai harus mengikuti tes tertulis, psikologi, sampai tes urine.

Jadi begitu kelihatan dlm tes urine, bila ada kader menggunakan narkoba maka langsung di gagalkan untuk menjadi calon. Artinya dalam konteks itu bahwa PDI Perjuangan sangat selektif untuk mencalonkan baik legislatif maupun eksekutif, karena bagi kami siapapun kader partai yang ditugaskan dia harus total.

Sehingga kalaupun sudah jadi; misalnya ketua DPRD di salah satu daerah, ia tidak boleh mencalonkan untuk jadi kepala daerah, Karena prinsipnya ia harus fokus dengan apa yang sudah ditugaskan oleh partai.

Jadi sangat jelas pembagian tugas bagi kader-kader partai di PDI Perjuangan. Sehingga dalam konteks itu pola rekrutmen yang dilakukan, oleh PDI Perjuangan terkait pilkada itu juga berjenjang dan itu sangat selektif.

Dalam konteks itu pertama, PDI Perjuangan ingin membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menjadi kepala daerah tetapi kemudian bahwa partai juga punya mekanisme, partai juga punya aturan yang dia juga harus ikuti.

yang pertama tentunya kita menguji kemampuannya pada saat dia katakanlah menjadi kepala daerah, apakah dia siap atau tidak.

Jangan-jangan dia hanya mengandalkan popularitas tapi dia tidak siap menjadi kepala daerah. yang kedua yang penting bagi PDI Perjuangan itu persoalan idologi. Jadi persoalan ideologi juga kita uji. Apakah dia ingin menjadi, kepala daerah hanya untuk keinginannya saja atau apakah ia ingin benar-benar melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Dan yang ketiga tentunya kita juga ingin ada ukuran-ukuran yang sifatnya objektif dan rasional. Dengan cara melakukan survey, dan lembaga-lembaga surveinya sudah ditentukan oleh DPP partai.

Terkait tentang partai atau independen ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat, dan kemudian harus bisa bekerja sama DPRD. Pada titik itu kita setuju. Juga kemudian kader-kader PDI Perjuangan yang dicalonkan itu pada akhirnya menjadi tokoh-tokoh nasional.

Karena mereka selama menjadi pemipin di daerahnya selalu berkomunikasi dengan rakyatnya dan memang proses, pembangunannya riil dan kelihatan hasilnya. Misalnya. Pa Djarot Saiful Hidayat wagub DKI sekarang, dulu walikota terbaik di Blitar, Selama 2 periode (10 tahun). Lalu kemudian juga diberikan penghargaan oleh DPP sehingga beliau jadi Pengurus DPP partai, dan DPP partai menilai beliau ini sangat cocok di DKI.

Dalam konteks itu PDI Perjuangan juga sudah siap dalam menghadapi kontestasi untuk menghadapi Pilkada ini, sehingga proses rekrutmen, sangat selektif & bagi PDI Perjuangan tidak hanya kemudian menurunkan kader untuk menjadi kepala daerah setelah itu ditinggalkan, bukan seperti itu.

Tapi kemudian bagaimana setelah dia menjadi kepala daerah apakah mampu menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat, apakah kemudian mampu sesuai dengan tuntutan rakyat bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat itu bisa terealisasi.

Terkait persoalan kepercayaan rakyat tehadap partai politik, kalau kemudian masyarakat itu tidak percaya pada partai politik, Juga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu PDI Perjuangan juga berharap bahwa masyarakat juga secara bersama-sama, membangun partai politik. dan secara bersama-sama menjaga partai politik supaya bisa tumbuh subur di alam demokrasi di Indonesia ini.

Karena kalo kualitas partai politiknya lemah maka hasilnya itu, katakanlah nanti aktor-aktor politik yang ada di, lembaga-lembaga negara itu juga lemah. Tapi kalo partai politiknya kuat maka aktor-aktor politik yang ada di, lembaga-lembaga negara itu dia juga akan kuat.

Oleh karena itu PDI Perjuangan terus menata proses itu hingga basis utama yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam konteks pilkada ini adalah : (1) semangat gotong royong. jadi pilkada bagi PDI Perjuangan itu ajang untuk bersama-sama. misal pilkadanya di Tasik, maka yang punya hajat itu tidak melulu di Tasik. Tapi daerah yg disekitarnya akan membantu karena semangatnya itu adalah gotong royong.

(2) Dalam konteks penentuan calon itu DPC partai dan DPD partai meskipun ini persoalan DPP itu diajak bermusyawarah siapa calon yang akan diusung artinya bahwa disini proses musyawarah dikedepankan oleh DPP partai untuk menentukan siapa calon yang akan di usung.

yang kemudian benar-benar mesin partai itu bergerak. Jadi jangan sampai kemudian DPP partai memutuskan lain sehingga mesin partai tidak berjalan. Karena mesin partai ini,di Jabar saja jumlah pengurusnya saja sekitar 287 ribu, dari mulai DPD partai sampai dianak ranting nah, dari situlah kemudian bagaimana supaya mesin partai itu bergerak.

(3) Bahwa dalam proses penentuan itu PDI Perjuangan menjunjung tinggi ke Bhinekaan, keberagaman, toleransi. Calon yang diusung itu ya calon yang kira-kira dia di dukung oleh rakyat tanpa memperhatikan persolana-persoalan tadi. tanpa memperhatikan misalnya suku ras, agama, golongan. tetapi lebih menjunjung bahwa Indonesia ini adalah bagian dari negara yang sangat plural.

Jadi dengan 3 basis utama itu ke Bhinekaan, musyawarah dan gotong royong, sehingga calon-calon dari PDI Perjuangan itu relatif di terima oleh masyarakat.

untuk menghadapi pilkada 2017 dan pilgub 2018 PDI Peruangan Jawa Barat sudah melakukan komunikasi-komunikasi politik terutama daerah- daerah yang hattrick misalnya majalengka, subang.

dari sekarang juga kami melakukan komunikasi politik supaya bahwa persoalan partai politik itu tidak melulu persoalan pilkada.

Persoalan partai politik itu tidak bisa di reduksi hanya pada persoalan mencari jabatan politik tetapi bagaimana supaya calon-calon itu dia benar-benar didukung oleh rakyat. http://chirpstory.com/li/309641

ABDY YUHANA, MENITI PERJALANAN IDEOLOGIS

IMG_0812
Abdy Yuhana, SH.,MH | Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat

MENULIS jadi kegemaran sejak kecil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat, Abdy Yuhana. Tak heran hingga kini, setiap waktu luang selalu dimanfaatkan pria kelahiran Indramayu, 4 Juli 1976 dengan kesibukan membuat tulisan ilmiah. 

 
Selain berkutat dengan buku, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum,  Universitas Pajajaran ini juga gemar berorganisasi. Bermula dari pilihannya bergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sejak di bangku kuliah, kemudian tumbuh kecintaannya pada politik. Selanjutnya, Abdy pun memutuskan meniti karir di PDI Perjuangan. 
 
Soal rekam jejak di panggung politik, pria yang kini juga menjabat sebagai ketua persatuan alumni GMNI ini tidak pernah absen berkiprah dalam agenda PDI Perjuangan Jabar. Selain pernah menjadi tim pengkader saat digelar pelatihan DPD PDI Perjuangan Jabar di Lembang, ia juga pernah menjadi tim pemenangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki dan berlanjut koordinator tim advokasi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) saat pilpres tahun 2014. 
 
Hingga saat ini, penulis buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI mewakafkan sebagian besar waktu, tenaga dan pikirannya untuk membesarkan partai yang dinahkodai Megawati Soekanoputri. 
 
Kepada media online Repdem, Abdy mengatakan, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis merupakan gudangnya kader-kader yang potensial. Berlatarbelakang hal itu, PDI Perjuangan kini menggencarkan kegiatan kaderisasi. 
 
“Kaderisasi ini sangat penting untuk regenerasi partai. Harapannya dari sini akan lahir calon-calon pemimpin baru dari PDI Perjuangan,” tukasnya, Kamis (3/3/2016). 
 
Abdy mengungkapkan, beberapa materi dalam pelatihan diantaranya ideologi partai, kepemimpinan dan organisasi, serta manajemen dan organisasi. Para peserta, lanjutnya, juga akan mengikuti kursus kader pratama. 
 
“Jenjang pengkaderan ada tiga tingkatan yaitu pratama, madya, dan tingkat nasional. Selain tentunya materi lainnya seperti ideologi partai, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi,” ujarnya.
 
Dikatakannya, selama ini proses kaderisasi partai berlambang banteng ini relatif berhasil dengan melahirkan kader-kader yang bagus, seperti Presiden Joko Widodo, atau mantan walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
 
“Kami berharap, melalui pengkaderan akan menjadikan partai senafas dengan cita-cita perjuangan Bung Karno,” tukasnya. 
 
Wakil Sekjen DPP Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia (HAPI) menambahkan, PDI Perjuangan dalam usianya yang ke 43 masih membutuhkan tokoh dan figur Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurut Abdy, kepemimpinan Megawati Soekarno Putri tidak hanya mampu menjadikan partai berlambang banteng moncong putih menjadi ideologis. Tapi, juga berhasil menjadikan perekat dan pemersatu dalam memimpin partai dalam konfigurasi politik apapun. 
 
“Sehingga Partai di bawah kepemimpinannya kemudian tidak terbawa arus kepentingan politik yang sesaat. PDI Perjuangan melalui kongres ke 3 Tahun 2010 menyatakan dalam salah satu keputusan kongresnya kembali ke jalan ideologi dan kemudian diperkuat dalam kongres ke 4 tahun 2015 yang lalu,” tuntasnya. (ek)  

Menanti Pimpinan KPK Baru

11896078_489585994556668_1842217547179407315_nOleh :Abdy Yuhana :Dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia

Proses seleksi untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini seedang bergulir dan bola sudah ada di tangan DPR. Pasalnya, panitia seleksi sudah menyerahkan nama-nama calon komisioner KPK ke DPR, langkah selanjutnya adalah DPR melaksanakan uji kelayakan dan keptutan utk memilih komisioner KPK.

Banyak harapan disematkan di pundak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru nanti. Harapan itu bercampur baur dengan skeptisisme publik yang merupakan bentuk keraguan dan bermuara pada satu pertanyaan besar, mampukah KPK steril dan menjaga konsistensi?

            Selama ini, pertanyaan itu menggelayut dibenak publik. Ini mengingat KPK selama satu periode terakhir yang akan mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka bekerja secara professional. Independen, netral, dan bebas dari infeksi kekuasaan.

            Harus diakui, pemberantasan korupsi tampak begitu gegap gempita selama satu periode terakhir, sederet daftar nama-nama populer di Republik terjerat KPK. Namun jangan lupa, ditengah hiruk pikuk KPK menangkap dan memenjarakan koruptor, lalu muncul kecurigaan bahwa lembaga itu sebenarnya tidak sedang benar-benar memberantas korupsi, tetapi hanya menjadi instrument kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan politik, sekaligus untuk meningkatkan citra kekuasaan.

            Satu periode terakhir, KPK belum mampu meyakinkan bahwa pemenjaraan pelaku korupsi, baik pejabat maupun politisi, adalah murni sebagai tindakan KPK melaksanakan kewajibannya,hal mana ada beberapa kasus yang di pra peradilkan dan putusan hakim membatalkan penetapan status tersangka, yang dimulai dari kasus Komjen Budi Gunaswan melalui Hakim Sarpin.sehingga, Publik meragukan, terutama KPK pada tahun-tahun akhir periode kinerja justru tidak mampu meyakinkan netralitas dan independensinya.

            Tudingan “tebang pilih” tentu bukan tanpa dasar. Adalah realitas, disatu sisi KPK tampak begitu serius dalam menangani satu perkara, tetapi di sisi lain, keseriusan yang sama tidak ditunjukan.dukungan publik kepada KPK sesungguhnya merupakan bukti agar institusi ini untuk terus melakukan pemberantasan korupsi dengan menggunakan prinsip semua warga negara sama di mata hukum.

KPK tidak lagi menunujukan performa yang independen dan netral juga terlihat dari focus penanganan korupsi. Dari opini publik yang muncul, kinerja KPK selama ini sedikitnya memunculkan perasaan antipati terhadap DPR, partai politik, dan politisi. Padahal, demokrasi sangat tidak mungkin tanpa kehadiran DPR, partai politik, dan peran politisi.

            Tidak bisa dipungkiri, ada oknum-oknum DPR yang tidak lain ialah politisi, bermasalah. Mereka memanfaatkan jabatan publiknya dan kekuasaannya yang ada padanya untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk bertindak korup yang kemudian melahirkan korupsi.

            Namun, tidaklah jika itu kemudian disamaratakan terhadap semua politisi atau anggota DPR. Sebab, tidak sedikit pula anggota DPR dan politisi yang baik, bekerja serius sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan (control) terhadap kinerja pemerintahan (eksekutif). Adalah pekerjaan rumah bersama, melibatkan seluruh elemen bangsa, untuk membangun satu konstruksi demokratik pemerintahan, kenegaraan, dan kebangsaan yang sehat dan bebas dari perilaku korup.

            Padahal, bila kita teropong lebih jauh, korupsi itu terjadi jauh sebelum tahun 1999, atau sebelum reformasi muncul. Bahkan kenapa reformasi muncul, salah satunya juga karena korupsi yang telah berurat akar dan menghancurkan sendi-sendi Negara dan bangsa. Indonesia hari ini, dengan kondisi karut marut, bukan rentetan sejarah yang terpisah dengan masa sebelumnya.

            Reformasi tidak juga menggiring pada kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang lebih baik, memang diakui. Namun, kegagaglan pemerintah di era reformasi bukan semata-mata karena ketidakmampuan dirinya, tetapi juga karena warisan pemerintah sebelum reformasi yang telah sedemikian parah, sehingga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk mengatasi masalah tersebut.

Bagian dari kebangsaan

            Korupsi sampai hari ini, juga terus berlangsung, dan yang kini justru menjadi keprihatinan bersama. Disinilah sebenarnya titik krusial dari keberadaan KPK. Korupsi selalu muncul dalam bentuk dan modus-modus baru, terjadi dimana saja, melibatkan siapa saja, inilah yang menjadi pekerjaan KPK menumpuk.

            Karena bertumpuk itulah, KPK seharusnya tetap mengedepankan profesionalisme, integritas, independensi, kenetralan, dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Sebab, bila hal-hal tadi tidak dijadikan pegangan utama, apa yang dilakukan KPK justru akan semakin memperparah kerusakan bangsa ini.

            KPK harus benar-benar menjadi lembaga yang terpercaya. Harus benar-benar bebas dan steril dari pengaruh manapun. Bukan malah menjadi instrument dari kekuatan politik tertentu (apakah penguasa atau bukan), untuk melakukan hajat-hajat politik yang tidak lepas dari pergulatan kekuasaan (struggle of power).

            Jika itu yang terjadi (KPK tidak steril dari kekuasaan) maka publik akan benar-benar kehilangan satu-satunya harapan yang menjadi limpahan kepercayaan. Kendati sebagai bagian dari penegak hukum, KPK harus sadar dan memiliki sensitivitas terhadap setiap aroma politik yang mencoba memanfaatkan keberadaan lembaga ad hoc ini.

            Pimpinan KPK yang baru nanti harus lebih sensitif. Inilah salah satu pekerjaan rumah pimpinan KPK yang baru dimana keberadaan mereka tidak akan bisa lepas dari omabng-ambing permainan politik. Sejauhmana KPK mampu mengatasinya, disitulah harapan dan impian masyarakat terhadap KPK dalam memberantas korupsi, berada.

            KPK ke depan, tentu harus bisa memetakan persoalan yang merupakan “peta korupsi” di Indonesia secara lebih jernih. Tidak melulu pada hal yang menyangkut politisi ( anggota DPR dan kepala daerah ), tetapi juga mulai menyangkut hal yang selama ini relative kurang tersentuh, ialah justru pada lembaga penegak hukum itu sendiri, termasuk lembaga pemerintahan dimana aparat Negara yang mengelola anggaran Negara berada.

            Pimpinan KPK yang baru harus banyak belajar dari kelebihan dan kekurangan pimpinan KPK sebelumnya. KPK yang awalnya dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, juga harus kembali kepada jati dirinya sebagai lembaga pendukung (support) terhadap lembaga penegak hukum yang sudah ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebagai lembaga pendukung, apalagi dengan kewenangan yuridis (undang-undang) yang besar (super body), harus bisa mengisi kekurangan dua lembaga penegak hukum sebelumnya.

            Hal lain yang tidak kalah penting, KPK juga harus mampu menyadarkan kepada publik, korupsi itu terjadi dimana saja, kapan saja, dilakukan bisa oleh siapa saja. Dengan demikian, persepsi publik yang terbentuk lebih netral, sehingga publik pun bisa lebih waspada dalam keikutsertaannya berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara kenegaraan.

            Bahkan, akan lebih baik ketika publik pun ikut proaktif melakukan pengawasan terhadap perilaku korupsi dimana saja, dan menjalin kemitraan dengan KPK. KPK harus pula bisa menyadarkan, setiap masyarakat adalah whistle blower bagi tindakan korupsi, dengan harapan dimana pun tindakan korupsi dilkukan, akan cepat terbongkar.

            KPK, dengan kewenangannya, juga harus bisa menyadarkan kepada publik, pemberantasan korupsi yang dilakukannya tidak lepas dari bagian menegakkan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Pemberantasan korupsi semata-mata sebagai tindakan hukum (legal action), tetapi juga upaya menegakkan nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia yang menjadi warisan luhur para pendiri bangsa (founding fathers). Oleh karena itu, KPK sebenarnya hanya bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia, bukan kepada penguasa atau kekuatan politik mana pun. Di sinilah letak kepuasan publik terhadap kinerja KPK berada.

Etika Jabatan Kepercayaan Publik

bang adyOleh Abdy Yuhana, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Akhir-akhir ini kehidupan kebangsaan kita penuh disesaki oleh hiruk pikuknya oknmu-oknum yang mengisi jabatan-jabatan di lembag politik, Republik ini. Mulai dari tertangkap KPK, melakukan perbuatan tidak patut anggota DPR di Sidoarjo sampai pada persoalan yang sangat kontroversial pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kasus Freeport. Sesungguhnya kalau memahami sistem bernegara demokrasi hal tersebut tidak perlu terjadi ‘perang udara’ dan tidak akan sulit untuk menyelesaikannya.

Pilihan demokrasi sebagi sistem bernegara di Indonesia diterjemahkan dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Ada beberapa hal absolut dalam sistem demokrasi yang tidak boleh absen yaitu adanya institusi/lembaga negara, adanya Jabatan-jabatan dan domain (wilayah) negara. Hal demikian merupakan pakem/skema di negara manapun di dunia yang menganut sistem negaara demokrasi, termasuk sesungguhnya di Indonesia.

Seperti halnya di indonesia di dalam menjalankan organisasi negara maka diperlukan lembaga/institusi negara. Yaitu, institusi yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaaan yang ada di dalam negara seperti yang kita kenal Ekesekutif, Legislatif dan Yudikatif, di mana institusi negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang di dalamnya juga mengatur etika bernegara di mana instistusi tersebut tidak diperkenankan untuk masuk atau campur tangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki.

Selain, itu di dalam negara demokrasi juga dikenal domain negara yang terbagi menjadi dua yaitu domain sipil dan domain militer hal yang membedakan antar dua domain tersebut adalah dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam domain militer keputusan sifatnya topn down (dari atas ke bawah) di dalam militer tidak dikenal atmosfer dialog karena keputusannya komando, sementara itu domain sipil lebih menekankan proses dialog dan sifatnya bottom up (dari bawah ke atas).

Hal menarik yang kemudian menjadi pembeda antara negara demokrasi dengan negara totaliter adalah di dalam negara ada Jabatan-jabatan yang setiap warga negara mempunyai hak yang sama yaitu untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut sesuai dengan pilihan yang diambil. Jabatan-jabatan tersebut biasanya dikenal dengan jabatan karir dan jabatn politik. Dalam jabatan karir ada baik di domain sipil maupun domian militer yang kemudian sampai pada puncak karir dalam jabatan tersbut. Sementara itu jabatan politik diisi melalui rekruitmen dalam restrukturisasi politik seperti pemilu baik untuk legislatif maupun eksekutif.

Di antara jabatan-jabatan itu ada yang disebut jabatan kepercayaan publik maka predikat lembaganya adalah lembaga yang terhormat atau seringkali disebut lembaga mulia maka pengemban jabatannya dipanggil yang terhormat (Honorable), Yang mulia (your Excellency) dan yang terpercaya (your honest) (dalam Hendarmin Ranadireksa 2015). Penyandang jabatan kepercayaan publik tersebut tentunya orang-orang yang terpilih dan mempunyai track record (rekam jejak) yang baik.

Sehingga, ketika berbicara tentang jabatan kepercayaan publik yang menyangkut siapapun maka sudah jelas publik yang mempunyai ‘hak’ untuk menilainya dan mekanisme yang ada  alam sebuah lembaga tersebut tidaklah boleh melawan arus besar dari tuntutan dan keinginan publik. Sehingga jika publik sudah tidak mempercayai seseorang untuk menyandang jabatan kepercayaan publik tersebut, layaklah  dan sudah sepatutnya yang bersangkutan memiliki kesadaran bahwa jabatan tersebut sudah tidak layak disandangnya. Itulah etika bernegara demokrasi dalam jabatan kepercayaan publik sehingga jabatan tersebut benar-benar memliki kehormatan yang harus dijaga.

Oleh Abdy Yuhana, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Akhir-akhir ini kehidupan kebangsaan kita penuh disesaki oleh hiruk pikuknya oknmu-oknum yang mengisi jabatan-jabatan di lembag politik, Republik ini. Mulai dari tertangkap KPK, melakukan perbuatan tidak patut anggota DPR di Sidoarjo sampai pada persoalan yang sangat kontroversial pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kasus Freeport. Sesungguhnya kalau memahami sistem bernegara demokrasi hal tersebut tidak perlu terjadi ‘perang udara’ dan tidak akan sulit untuk menyelesaikannya.

Pilihan demokrasi sebagi sistem bernegara di Indonesia diterjemahkan dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Ada beberapa hal absolut dalam sistem demokrasi yang tidak boleh absen yaitu adanya institusi/lembaga negara, adanya Jabatan-jabatan dan domain (wilayah) negara. Hal demikian merupakan pakem/skema di negara manapun di dunia yang menganut sistem negaara demokrasi, termasuk sesungguhnya di Indonesia.

Seperti halnya di indonesia di dalam menjalankan organisasi negara maka diperlukan lembaga/institusi negara. Yaitu, institusi yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaaan yang ada di dalam negara seperti yang kita kenal Ekesekutif, Legislatif dan Yudikatif, di mana institusi negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang di dalamnya juga mengatur etika bernegara di mana instistusi tersebut tidak diperkenankan untuk masuk atau campur tangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki.

Selain, itu di dalam negara demokrasi juga dikenal domain negara yang terbagi menjadi dua yaitu domain sipil dan domain militer hal yang membedakan antar dua domain tersebut adalah dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam domain militer keputusan sifatnya topn down (dari atas ke bawah) di dalam militer tidak dikenal atmosfer dialog karena keputusannya komando, sementara itu domain sipil lebih menekankan proses dialog dan sifatnya bottom up (dari bawah ke atas).

Hal menarik yang kemudian menjadi pembeda antara negara demokrasi dengan negara totaliter adalah di dalam negara ada Jabatan-jabatan yang setiap warga negara mempunyai hak yang sama yaitu untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut sesuai dengan pilihan yang diambil. Jabatan-jabatan tersebut biasanya dikenal dengan jabatan karir dan jabatn politik. Dalam jabatan karir ada baik di domain sipil maupun domian militer yang kemudian sampai pada puncak karir dalam jabatan tersbut. Sementara itu jabatan politik diisi melalui rekruitmen dalam restrukturisasi politik seperti pemilu baik untuk legislatif maupun eksekutif.

Di antara jabatan-jabatan itu ada yang disebut jabatan kepercayaan publik maka predikat lembaganya adalah lembaga yang terhormat atau seringkali disebut lembaga mulia maka pengemban jabatannya dipanggil yang terhormat (Honorable), Yang mulia (your Excellency) dan yang terpercaya (your honest) (dalam Hendarmin Ranadireksa 2015). Penyandang jabatan kepercayaan publik tersebut tentunya orang-orang yang terpilih dan mempunyai track record (rekam jejak) yang baik.

Sehingga, ketika berbicara tentang jabatan kepercayaan publik yang menyangkut siapapun maka sudah jelas publik yang mempunyai ‘hak’ untuk menilainya dan mekanisme yang ada  alam sebuah lembaga tersebut tidaklah boleh melawan arus besar dari tuntutan dan keinginan publik. Sehingga jika publik sudah tidak mempercayai seseorang untuk menyandang jabatan kepercayaan publik tersebut, layaklah  dan sudah sepatutnya yang bersangkutan memiliki kesadaran bahwa jabatan tersebut sudah tidak layak disandangnya. Itulah etika bernegara demokrasi dalam jabatan kepercayaan publik sehingga jabatan tersebut benar-benar memliki kehormatan yang harus dijaga.

Pilkada Serentak untuk Siapa ?

Pilkada Serentak untuk Siapa ?
Oleh: Abdy Yuhana, Ketua Persatuan Alumni GMNI Jawa Barat

Pemilihan kepala daerah secara langsung baik untuk kabupaten/Kota maupun provinsi di Indonesia saat ini akan memasuki episode baru. Di mana dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersamaan waktunya. Sehingga pilkada yang dilaksanakan di   kabupaten/Kota dan Provinsi minus Provinsi Yogyakarta yang memiliki kekhususan tersendiri akan dapat dilaksanakan secara serentak.

Secara berkala dalam tiga gelombang pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2018. Sehingga, tentu saja hanya di tahun 2016 di indonesia tidak terjadi hiruk pikuk pesta demokrasi. Pasalnya, di Tahun 2019 kembali memasuki Tahun pemilu karena memasuki agenda restrukturisasi politik nasional, dalam kontek demokrasi prosedural yaitu pemilihan presiden dan lembaga legislatif.

Di tahun 2015 ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kementerian dalam Negeri, pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan di 269 Kab/Kota dan provinsi, termasuk juga di Jawa Barat akan ada delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak, sesungguhnya awalnya hanya lima kabupaten/kota, namun demikian dengan adanya ketentuan bahwa kabupaten/kota yang akan pilkada di semester awal di tahun 2016 ditarik ke tahun 2015, maka pilkada serentak akan dilaksanakan delapan kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Persiapan pelaksanaan pilkada serentak sudah dilaksanakan olek penyelenggara pemilu yaitu KPU dan KPUD. Segala macam regulasi telah disiapkan untuk mengawal proses pilkada serentak tersebut agar bisa berjalan dengan demokratis, sebagai derivasi dari Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan Pilkada.

Ada beberapa hal menarik yang menjadi perhatian publik terkait norma baru menyangkut pelaksanaan pilkada di Indonesia, yaitu; pertama, bahwa dalam hal menjaga supaya tidak menciptakan dinasti dalam pemerintahan daerah, maka kepala daerah yang sudah dua periode menjabat adanya ketentuan larangan yaitu istri, anak, keponakan dan hubungan darah/garis keturunan lainnya dalam mencalonkan menjadi kepala daerah., kedua, dalam menentukan pemenang dihapusnya ketentuan putaran kedua, ketiga, adanya syarat prosentase selisih hasil penghitungan suara dalam pengajuan pereslisuhan hasil pemilihan umum (PHPU), keempat, penghapusan rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemunutan Suara (PPS), kelima, Pengusungan pasangan calon harus disertai surat persetujuan dari pimpinan Parpol tingkat pusat.

Meskipun menuai perdebatan terhadap norma baru tersebut terutama mengenai pembatasan tentang keluarga petahana dan ambang batas minimal dalam mengajukan PHPU ke MK, namun demikian sebagai evaluasi dari pelaksanaan pilkada secara langsung yang sudah terselenggara sejak tahun 2005 sampai sekarang hal demikian dari perspektif konsolidasi demokrasi memberikan angin segar yang positif bagi demokrasi indonesia kedepan.

Sehingga, secara umum dalam kontek regulasi dan penyelenggara pemilu pelaksanaan pilkada secara serentak sesungguhnya sudah bisa dilaksanakan. Bahkan, untuk saat ini berdasarkan tahapan, program dan jadwal pilkada sudah memasuki penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan terhadap berkas dukungan yang diajukan calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Berdsarakan data KPU ada 174 calon kepala/wakil kepala daerah dari jalur perseoarngan yang tersebar di 139 baik di Provinsi dan kabupaten/Kota.(kompas, 24/6/15). Sementara itu untuk pendaftaran Calon kepala/wakil Kepala daerah dari Partai Politik akan memasuki masa pendaftaran pada tanggal 26-28 juli 2015.

Namun, demikian penyelenggaraan di awal pelaksanaan pilkada serentak bukannya tanpa hambatan agar pilkada supaya bisa berjaan di tahun 2015 sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU. Pelaksanaan pilkada yang kurang lebih enam bulan lagi masih ada beberapa daerah yang secara tekhnis yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait anggaran pengawasan sebagaimana disampaikan oleh menteri Dalam Negeri.

Selain itu audit BPK RI terhadap anggaran KPU dan KPUD seluruh Indonesia juga masih menjadi persoalan yang dimunculkan oleh lembaga DPR RI, intinya adalah supaya KPU dan KPUD seluruh Indoenisa menyelesaikan persoalan tersebut dan ekses dari persoalan tersebut kemudian diminta kepada KPU supaya pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015 ini bisa ditunda. Meskipun, sesungguhnya audit BPK tersebut tidak mempunyai korelasi dengan penyelenggaraan pilkada.

Hal lain yang menjadi persoalan pilkada serentak tahun 2015 ini adalah adanya konflik internal Partai Politik. Sebagaimana diketahui ada dua partai politik yang sampai saat ini mempunyai persolan internal yaitu Partai Golkar dan PPP, bahkan kalau saja sampai batas akhir pendaftraan calon kepala kepala daerah menurut tahapan pilkda, sementara konflik intenal kedua parpol tersebut belum berakhir maka dipastikan mereka tidak bisa mengajukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.

Melihat problematika pilkada seperti di atas nampaknya memang penyelenggraan pilkada tahun ini akan menemui dinamika dan perlu dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak mengganggu tahapan pilkada selanjutnya. Sehingga, peta masalah yang ada dapat diselesaikan. persoalan tentang NPHD terkait pengawasan cepat atau lambat dapat diselesaikan dengan pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada dan persoalan audit BPK, dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada dan sesuai hukum positif. Menyangkut konflik internal partai politik, jalan islah juga sedang diupayakan oleh kedua Parpol tersebut, sehingga kita semua berharap mereka bisa mengikuti pilkada serentak yang baru dilaksanakan di Indonesia.

Mencermati secara utuh baik dalam kontek internal penyelenggara pilkada maupun kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia dalam melihat kebutuhan pentingnya pilkada serentak, paling tidak ada dua hal positif dalam kontek demokrasi Indonesia, yaitu pertama, kedaulatan rakyat tetap menjadi instrumen yang mujarab untuk memilih pemimpin di daerah sekaligus juga sebagai seleksi untuk memilih pemimpin Nasional kedepan dan kedua, meminimalisir hiruk pikuk demokrasi prosedural sekaligus juga dapat menjawab bahwa masyarakat Indoneisa menginginkan pemimpin yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak terutama pemenuhan basic needs. Semoga.

Bung karno, Pancasila dan Republik Indonesia

Bung karno, Pancasila dan Republik Indonesia
Oleh; Abdy Yuhana,
Ketua Persatuan Alumni GMNI Jawa Barat

 

bung karnoDi bulan Juni ini ada beberapa momentum penting bagi bangsa indonesia dalam kontek sejarah bangsa. Momentum penting tersebut adalah 1 juni merupakan lahirnya Pancasila, 6 juni lahirnya proklamator yang juga presiden pertama republik Indonesia yaitu Bung Karno sementara 21 juni merupakan wafat Bung karno tepatnya 21 juni 1970.

Sebagaimana, dalam lintasan sejarah bangsa bahwa 1 juni merupakan pidato bung karno dihadapan sidang BPUPKI yang dipimpin dr Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Sidang tersebut sesungguhnya merupakan rangkaian dalam menyusun dan membentuk Konstitusi kita yaitu UUD 1945. Pembentukan UUD 1945 dimulai pada tanggal 29 mei sampai dengan 17 juli 1945.

Pada tanggal 1 Juni tersebut Bung Karno, menyampaikan pidato sebagai jawaban dari permintaan ketua BPUPKI, dr radjiman wedyodiningrat tentang staatside (konsep negara) yang cocok bagi bangsa Indonesia merdeka. Bung karno, kemudian menyampaikan pidatonya yang kemudian disebut sebagai lahirnya Pancasila 1 Juni.

Pancasila dalam pidatonya tersebut, dikatakan oleh Bung Karno merupakan philosopische groundslagh, fundamen, filsafat, fikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan indonesia yang kekal dan abadi. Sehingga, dalam diri Pancasila digali dari berbagai perspektif, baik Agama, teori kenegaraan dan aliran budaya.

Pancasila, yang dipidatokan pada saat itu terdiri dari lima sila yaitu kebangsaan indonesia, internasionalisme/pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanaan. Kemudian, menurutnya kalau dianggap terlalu banyak bisa diperas menjadi trisila yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan. Bahkan, Bung Karno juga menyampiakan bisa menjadi ekasila yaitu gotong royong.

Sehingga, kemudian tidak dapat dibantah kalau bung Karno yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang cocok bagi bangsa Indonesia yaitu, Pancasila. Sehingga, dalam rangkaiannya maka Pancasila 1 Juni tidak bisa terlepas seperti apa yang ada di dalam pembukaan UUD 1945, sebab secara substansi tidak ada yang berbeda. UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus sebagai UUD Republik Indonesia, sehari setelah Proklamasi Republik Indonesia.

Hal yang menarik yang juga ada di dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni tersebut adalah tentang bentuk Pemerintahan yang akan diterapkan ketika Indonesia sudah merdeka. Bung Karno, menyampaikannya bahwa …saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepala negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie “Vooronderstelt Ertelijheid”, turun temurun….maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih”…. Sehingga, sangatlah jelas bahwa bentuk pemerintahan yang dikehendaki adalah Republik bukan kerajaan. Bahkan, Bung Karno pernah juga ditawari oleh Jepang untuk menjadi Raja, seperti halnya bentuk pemerintahan di Jepang yang menganut kerajaaan, namun demikian Bung Karno, menolaknya karena dianggap tidak cocok dengan kultur dan natur Indonesia.

Bung Karno, dilahirkan 6 juni di Surabaya, dan banyak menerima aliran dan pikiran-pikiran dari guru politiknya yaitu HOS Tjokroaminoto, di situlah bung Karno belajar tentang banyak hal termasuk berbagai macam aliran ideologi, bahkan kawan-kawannya yang sama kemudian menjadi tokoh-tokoih politik Indonesia yang berbeda secara ideologis, seperti muso, alimin dan kartosuwiryo.

Lalu, di Bandung pada saat menempuh kuliah di THS (ITB) Bung Karno, semakin matang dan menerapkan apa yang menjadi teori ideologi menjadi praktek, sehingga di bandung lah Bung Karno membentuk satu aliran ideologi yang disebut sebagai Marhaenisme, yang diawali pertemuanya dengan seorang petani yang bernama Ki Marhaen di daerah Bandung selatan.

Di bandung juga Bung Karno, menyampaikan pembelaan di hadapan sidang pengadilan atau dulu dikenal dengan landraad, menyampiakan pledoi (pembelaan) yang bung karno namakan Indonesia Menggugat. Pledoi tersebut berisi tentang perlawanannya terhadap sistem yang diterapkan oleh para penjajah yang sangat merugikan bangsa Indonesia. saat ini gedung landraad tersebut dinamakan gedung Indonesia Menggugat.

Banyak hal, yang bisa dieksplorasi dari berbagai macam pikiran-pikiran Bung Karno yang masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini terutama tentang ide persatuan dan kemndirian dalam membangun Bangsa Indonesia. Apalagi melihat realitas atas kemajemukan bangsa Indoesia, maka ide Paersatuan Nasional haruslah terus disemai sehingga dia akan tumbuh menjadi taman sarinya nasionalisme.

Dalam hubungan antar negara yang semakin kompetitif, pikiran-pikiran Bung Karno tentang tri sakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya sangtlah relevan, agar bangsa indonesia dalam pergaulan di dunia internasional dapat berdiri sama tingi dan duduk sama rendah.

Akhirnya, sebagai manusia biasa Bung Karno, pada tanggal 21 Juni wafat. Dalam suatu kondisi yang tidak layak bagi seorang pemimpin yang mempunyai jasa besar bagi berdirinya Republik Indonesia, Bung Karno wafat di wisma yaso Jakarta. Bahkan, keiningananya untuk dimakamkan di bumi parahyangan tepatnya di Bogor pun tidak dikabulkan oleh pemerintah pada saat itu, sehingga dimakamkan di Blitar Jawa Timur.

Bung Karno adalah Proklamator, penggagas Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia, melalui berbagai macam tulisannya yang sangat inspiratif dan visioner membuktikan bahwa dirinya adalah orang besar yang ada dan dimiliki Republik Indonesia. Tahun 2015 ini kita mengemang, Bung Karno sebagai Bapak Bangsa yang mempunyai cita-cita terwujudnya negara demokrasi dengan Pancasila sebagai pijakan dalam bernegara dan Bung Karno tidak akan lupa pesan gurunya HOS Tjokroaminoto, “Jika kalian ingin jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti Orator.”

Pancasila sebagai Jiwa Bangsa

pancasilaTepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, 72 hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dihadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang di ketuai oleh dr.Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno menyampaikan pidato menawarkan gagasan yang tepat untuk dasar Negara Republik Indonesia Merdeka. Di dalam pidatonya tersebut Ir. Soekarno menawarkan gagasan Pancasila sebagai Philosopische groundslagh (dasar Negara), Pancasila tersebut berisi tentang lima dasar prinsip yang menurutnya adalah sebagai falsafah dasar yang dapat menjadi alat untuk mempersatukan dari sabang sampai merauke.

Berdasarkan logika penggaliannya makna dan nilai Pancasila dideskripsikan oleh Ir Soekarno sebagai kristalisasi tabiat hidup bersama dari rakyat Indonesia yang mewujud dalam tradisi kolektif dan erat berhubungan dengan pandangan kosmologis. Yang kemudian dalam pidatonya tersebut dikatakan jikalau apa yang terkandung di dalam Pancasila yang terdiri dari lima hal tentang prinsip dasar tersebut masih terlalu banyak maka menawarkan untuk diperas menjadi sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebut dengan Tri Sila. Bahkan kalau kemudian masih dirasakan masih terlalu banyak bisa cukup dengan Ekasila yaitu Gotong Royong.

Maka, secara substansial pidato Ir. Sukarno tentang dasar Negara Pancasila merupakan kehendak untuk merumuskan dasar Negara Republik Indonesia Merdeka, sebagai penopang eksisitensi yang juga dapat memberikan ruang partisipasi bagi seluruh golongan dan kemajemukan bangsa. Sehingga, dalam kontek itu Pancasila menunjukan juga tujuan, yaitu selain das sollen (seharusnya) juga sebagai das sein (realitas) ideal bangsa Indonesia yang hendak dituju, yang tidak akan terwujud tanpa perjuangan yang khas mempunyai tantangannya dalam setiap siklus jaman.

Pancasila, sebagai falsafah dasar sesungguhnya dalam kontek ideal mencita-citakan terwujudnya harmonisasi antara kemerdekaan individu dan keadilan sosial yang berlandaskan pada kesederajatan dan kebersamaan termasuk di dalamnya anti terhadap penindasan dan eksploitasi manusia terhadap manusia. Sehingga, Pancasila dalam kesehariannya akan mampu mempersatukan segala bentuk kekuatan yang dimiliki bangsa ini. Pasalnya, modal sosial keberagamaan suku,agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia tidak dimiliki oleh Bangsa-bangsa lain dan dalam kontek sistem bernegara nampak jelas bahwa pilihan jalan yang diambil untuk Indonesia merdeka adalah demokrasi yang dijalankan kongruen (sebangun) yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Namun demikian, dalam prakteknya Pancasila ditafsirkan secara berbeda-beda. Pada Pemerintahan orde baru, Pancasila telah direduksi pemaknaannya yang hanya sekedar dijadikan sebagai legitimasi ideologis dalam menjalankan politik kekuasaannya. Pasalnya, Pancasila dengan pola penataran P-4 (pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila) dijadikan sebagai alat ketika politik dominasi Negara dijalankan dengan praktek politik represif dan penyeragaman atas nama untuk kepentingan stabilitas. Relevansinya, Pemerintahan yang berlangsung selama 30 Tahun menghasilkan generasi yang dibesarkan dalam alam pemikiran ideologis yang dipermiskin dan reduktif.

Puncaknya, dengan diperlakukannya Pancasila sebagai asas tunggal, yang dalam prakteknya memaksa setiap kekuatan politik mendasarkan operasionalnya pada Pancasila hasil tafsir dari rezim Orde Baru, yang menegasikan tafsir otentik yang lebih bermakna dan substansial. Kondisi semacam itu dipertahankan bahkan kemudian Pancasila kecenderungannya dijadikan sebagai alat pukul politik bagi lawan-lawan politik. Sehingga perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sesuatu yang nihil dan tabu.

Maka, dalam kontek perjuangan untuk mewujudkan Pancasila yang lebih bermakna dan substantif, memahami Pancasila yang telah dimanipulatif oleh rezim orde baru, sudah sepatutnya saat ini (era- reformasi) kemudian Pancasila sebagai Philosopishce groundslagh mendapatkan ruang dalam pemaknaan ulang lebih substansi tidak formalitas sehingga dalam hal implementasinya lebih kongkret, kontekstual dan menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia harus sadar akan perlunya toleransi dan hidup berdampingan secara damai antar umat beragama, perlunya kerukunan kehidupan antar suku bangsa dan etnik. Bukannya saling menyebarkan kebencian antar sesama entitas bangsa, Ir.Soekarno dalam pidatonya menekankan pentingnya Gotong royong yang merupakan pencerminan dari persatuan nasional kontra disintegrasi. Persatuan nasional yang dimaksud adalah kehendak untuk tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berkeadilan sosial dan menjunjung tinggi demkokrasi, semua untuk semua.

 

Kesadaran akan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila oleh seluruh entitas bangsa up to date, niscaya akan memberikan kontribusi untuk membangun kembali karakter bangsa yang saat ini semakin memudar. Liberalisasi politik dan ekonomi yang terjadi saat ini terkesan telah mengabaikan semangat dan tujuan Negara ini didirikan yaitu toleransi, penuh kebersamaan dan musyawarah mufakat yang kemudian muaranya adalah seperti apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 aline ke-4, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sehingga, dalam memahami Pancasila ada tiga hal yang dapat dijelaskan yaitu Pertama, bahwa Pancasila adalah merupakan kesepakatan para pendiri bangsa tentang staatside (konsep Negara) yang dipilih dalam bernegara dan sebagai sebuah kesepakatan Pancasila telah bersanding dengan UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika . Kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup yang menjiwai isi batang tubuh dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 dan Ketiga, Pancasila merupakan pedoman bagi prilaku para pemimpin bangsa.

 

Para pendiri bangsa telah membuat kesepakatan terkait untuk memerdekaan Republik Indonesia dan Pancasila telah disepkati menjadi dasar Negara. Sehingga, di dalam setiap Konstitusi Republik Indonesia, baik itu UUD 1945, UUD RIS dan UUD Sementara 1950, Pancasila selalu ditempatkan dalam pembukaannya. Dan, bahkan dalam pidato Ir. Soekarno dihadapan Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 dengan judul To Build the World A New menawarkan gagasan Pancasila untuk menjadi Philosopische Groundslagh dalam kehidupan antar bangsa-bangsa.

 

Konstitusi yang berlaku saat ini yaitu UUD 1945, lima sila yang terkandung di dalam Pancasila dicantumkan dalam Pembukaaannya, hal tersebut menandakan bahwa secara substansi Pancasila menjiwai dari pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh UUD 1945. Sehingga kemudian, sebagai sebuah karya manusia UUD 1945 meskipun mengalami perubahan, namun jiwa dan substansinya haruslah berpedoman dan “tidak lari” dari Pancasila.

 

Pancasila sebagai pandangan hidup tentunya merefleksikan realitas rakyat Indonesia, yang begitu majemuk oleh karenanya, kemudian harus dijadikan pedoman dalam berprilaku oleh para pemimpin bangsa yang tidak hanya sekedar secara formalitas dihafalkan sila-silanya secara normative retorik. Membumikan Pancasila dalam kontek kekinian sebagai pemandu jalan bagi bangsa Indonesia menghadapi tantangan jaman adalah pilihan yang tepat. Sudah saatnya bangsa ini mengapresiasi kesepakatan para pendiri bangsa dalam meletakan pondasi negara sekaligus juga menjadikan Pancasila sebagai falsafah Negara yang menjiwai semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hari Konstitusi dan Jokowi

Hari Konstitusi dan Jokowi

Oleh: Abdy Yuhana
Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unpad Bandung

Hari Konstitusi dan JokowiEnam puluh sembilan (69) Tahun yang lalu, sehari setelah Proklamasi kemerdekan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), selain memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, juga menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Pembentukan UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI yang jumlah anggotanya terdiri dari 62 orang tokoh Indonesia dan 8 orang Jepang sebagai anggota istimewa (tokubetsu-Iin) dengan ketua dr Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI dalam merancang dan menyusun UUD 1945 bersidang dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945.

Penyusunan UUD 1945, diawali dengan perdebatan tentang dasar negara yang cocok bagi bangsa Indonesia yang sangat heterogen dalam kontek suku,agama,ras dan antar golongan. beberapa tokoh bangsa yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara seperti Moh. Yamin, Soepomo, Moh. Hatta, hingga akhirnya Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato lahirnya Pancasila yang kemudian disepakati untuk menjadi dasar negara bagi Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Sementara itu Staats ide (konsep negara) yang hendak dituju oleh para founding fathers bangsa Indonesia sesungguhnya sangat jelas sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan turut serta dalam ketertiban dunia.

Dinamika ketatanegaraan dalam perkembangannya, UUD 1945 tidak berlangsung lama oleh sebab pada 27 Desember 1949, Konstitusi yang berlaku adalah UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) meskipun cukup singkat yaitu hanya kurang dari satu tahun. Pasalnya, sejak 17 Agustus 1950, UUD sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berubah kembali yaitu UUD Sementara 1950. Dalam periode ini pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, atmosfer politik pada saat itu pemilu 1955 selain memilih anggota badan perwakilan rakyat juga memilih anggota konstituante yang bertugas untuk menyusun Konstitusi baru, namun dalam perjalanannya Konstituante mengalami jalan buntu, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945.

Pasca jatuhnya Presiden Soekarno, pemerintahan Orde baru memulai dengan tagline politik menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. namun demikian, dalam prakteknya Presiden Soeharto selama 32 Tahun Pemerintahannya, UUD 1945 dikeramatkan menjadi sakral dan diberlakukan dengan tafsir yang tidak demokratis, sesuai kepentingan politiknya. dus, pada masa itu orang tabu untuk berbicara tentang UUD 1945. Tafsir terhadap UUD 1945, terkait masa jabatan Presiden, dapat dipilih berkali-kali, sehingga Presiden Suharto berkuasa selama masih memiliki nafsu kekuasaan. Termasuk, tentang anggota MPR yang dalam masa Orde baru dengan jumlah 1000 orang dengan komposisinya 600 orang diangkat dan 400 orang dipilih. Hal tersebut kemudian, menjadi petanyaan mendasar bagaimana mungkin 600 orang yang diangkat tidak akan memilih Presiden Soeharto? Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.

Pasca lengsernya Presiden Suharto dari kursi kekuasaan, UUD 1945 berlaku dengan tafsir yang berbeda pula, sehingga Presiden Abdurahman Wahid hanya berkuasa selama satu Tahun, sembilan bulan, hal tersebut terjadi karena diberhentikan oleh anggota MPR yang sama pada saat Presiden Abdurahman Wahid dipilih menjadi Presiden, oleh karenanya tafsir yang berbeda-beda terhadap UUD 1945 tidak memberikan kepastian terhadap masa jabatan Presiden. Maka, pada saat adanya arus besar dari entitas bangsa untuk melakukan amandemen (perubahan) terhadap UUD 1945, hal yang menarik dan mendapat perhatian publik adalah tentang masa jabatan Presiden. Salah satu hasil dari perubahan tersebut adalah membatasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu Massa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua periode, sebagaimana Presiden Yudhoyono.

Perubahan UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002, berimplikasi pada membawa perubahan secara fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut selain mengakomodasi beberapa lembaga negara baru, seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial juga menambahkan Pasal yang terkait dengan jaminan hak asasi manusia dan memasukan Pemilihan Umum ke dalam batang tubuh UUD 1945. Perubahan-perubahan terhadap UUD 1945 memiliki konsensus yang dijaga oleh anggota MPR pada saat itu yaitu, pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, kedua, tetap mempertahankan NKRI, ketiga, mempertegas sistem Pemerintahan Presidensial, Keempat, penjelasan UUD 1945 ditiadakan dan hal-hal yang normatif dimasukan kedalam Pasal-pasal, Kelima, perubahan dengan cara adendum. Dalam kontek bernegara konsensus tersebut penting supaya bangsa ini tidak kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi.

Konstitusi sesungguhnya di dalam negara-negara demokratis memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki salah satu cabang kekuasaan negara (lembaga negara) dalam hal ini Presiden dalam bentuk pemerintahan Republik dan Raja dalam Monarchi (kerajaan). Selain itu, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia- sehingga dalam perkembangan demokrasi yang substansinya adalah memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat (kedaulatan rakyat), dengan adigium vox vovuli, vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan, berkembang menjadi apa yang dimaknai sebagai demokrasi konstitusional. Artinya adalah sistem Pemerintahan demokrasi yang dalam penyelenggaraan negaranya berlandaskan pada Konstitusi atau di Indonesia lazim disebut UUD.

Sejak Tahun 2008 Presiden Yudhoyono, mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus dijadikan sebagai Hari Konstitusi. Tidak seperti peringatan hari-hari besar lainnya, hari Konstitusi bagi sebagian rakyat Indonesia memang masih asing bahkan banyak yang tidak tahu karena legitimasinya pun baru dikeluarkan enam tahun yang lalu, namun demikian dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut menjadi penting karena semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dan UUD 1945 merupakan landasan praktek bernegara, sekaligus menjadi hukum tertinggi dalam konstruksi sistem hukum nasional.

Bangsa Indonesia, baru saja melewati tahapan krusial dalam kehidupan berdemokrasi. Tahun 2014 ini agenda penting dalam kontek restrukturisasi politik baik di Badan perwakilan rakyat maupun Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun mendatang. Dalam kontek Pemilihan Presiden, berdasarkan hasil pemilihan Presiden 9 Juli lalu, pasangan Capres dan Cawapres, Jokowi dan Jusuf Kalla, terpilih dengan mendapatkan dukungan mayoritas rakyat Indonesia. Hal menariknya adalah ketika Presiden terpilih Jokowi dalam berbagai momentum termasuk pada saat debat Capres-Cawapres menegaskan akan tunduk dan patuh terhadap kehendak rakyat dan Konstitusi.

Implikasi dari pernyataan Presiden terpilih tersebut adalah, Pertama, bahwa Jokowi sebagai Presiden harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, baik dari ancaman luar negara maupun dari dalam negara yang akhir-akhir ini muncul kelompok masyarakat yang membawa panji-panji internasionalisme dan ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara di republik ini, sekaligus melindungi semua rakyat Indonesia dari segala bentuk kesewenang-wenangan kelompok yang mengatasnamkan Agama ataupun kelompok lainnya dan dalam kontek inilah negara perlu hadir. Kedua, Jokowi dalam masa Pemerintahannya perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja sebagai manifestasi dari upaya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, melaksanakan negara hukum yang sampai hari ini masih banyak menjadi perhatian rakyat Indonesia, karena hukum masih diandaikan sebagai pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Oleh karenanya peringatan hari Konstitusi tahun ini menjadi kontekstual ketika Presiden terpilih Joko Widodo mempunyai semangat untuk menempatkan Konstitusi sebagai kompas kemana bangsa ini hendak dinahkodai. Rakyat menunggu seorang pemimpin yang hadir pada saat dibutuhkan. Semua entitas bangsa perlu mempunyai persepsi yang sama dalam memaknai Konstitusi, yaitu Konstitusi dibentuk untuk keperluan manusia bukan sebaliknya manusia untuk keperluan Konstitusi. Selamat Hari Konstitusi.

Rekruitmen KPUD dan Tanggung Jawab Demokrasi

demokrasiSetelah menyelesaikan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat 2013, dalam kurun waktu yang tidak lama lagi hampir secara serentak, Komisi Pemihan Umum Daerah akan direstrukturisasi baik di tingkat kabupaten/ kota maupun tingkat Provinsi Jawa Barat, akan diseleksi kembali untuk dipilih anggota-anggota (Komisioner) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baru, yang jumlah anggotanya adalah 5 orang, menyusul terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berjumlah 7 orang dengan Ketuanya Husni Kamil Manik. Bercermin dari anggota-anggota KPUD yang ada pada saat ini Rekam jejak calon-calon komisioner KPUD mempunyai latar belakang bervariasi profesinya yaitu akademisi, pensiunan PNS, aktivis LSM dan sebaginya, ada juga anggota KPUD periode sebelumnya.

Dalam kontek itu sehingga, menjadi penting proses rekruitmen KPUD harus mendapatkan perhatian publik secara luas, pasalnya jika dilihat peran KPUD sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dalam arti KPUD adalah institusi yang menyelenggarakan restrukturisasi politik secara menyeluruh dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat, mempunyai andil sangat besar dalam mensukseskannya.

Sebagaimana, dipahami bahwa menurut UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa tugas KPUD adalah disebut sebagai penyelenggara pemilu legislatif dan pemilu Presiden di tingkat daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota dan termasuk di dalamnya Pemilu Kepala Daerah. Pemilu untuk anggota DPR, DPRD dan DPD sudah ditetapkan akan berlangsung pada tanggal 9 april 2014, dengan jumlah peserta pemilu 15 Partai Politik yaitu 12 Partai Politik yang sifatnya Nasional dan 3 Partai Lokal khusus untuk di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam.

Dalam hitungan waktu Pemilu Legislatif kira-kira kurang lebih sebelas bulan lagi penyelenggaraan pemilu akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia, artinya adalah termasuk di dalamnya KPUD-KPUD di Jawa Barat harus mempersiapkan penyelenggaran pemilu dalam kurun waktu yang relatif singkat. Meskipun, sesungguhnya tahapan penyelenggaraan pemilu, sudah berjalan akan tetapi tentunya bagi anggota-anggota KPUD yang terpilih nanti dalam arti yang belum pernah menjadi anggota KPUD sebelumnya harus memahami terlebih dahulu tugas dan wewenangnya, sehingga jangan sampai mengulang beberapa anggota KPU maupun KPUD pada akhirnya berurusan dengan hukum.

Ada beberapa tahapan pemilu yang dipandang cukup krusial yang berdampak kepada legitimasi penyelenggaran pemilu 2014 dan ini harus benar-benar diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pertama, adalah tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT), karena di sinilah letak pentingnya implementasi kedaulatan rakyat dan pemilu sebagai sarananya, pasalnya dalam kontek suara yang dimiliki, di mana suara satu orang penarik becak, buruh tani, nelayan sama pentingnya dengan suara seorang walikota, bahkan sama dengan suara Presiden. Sehingga satu orang warga negara Indonesia-pun tidak boleh terabaikan dalam penetapan DPT. Ada banyak kasus di beberapa pemilihan kepala daerah langsung, banyak warga negara Indonesia yang sah secara Undang-undang, yaitu sudah berumur 17 tahun dan atau sudah menikah tidak mempunyai hak pilih di karenakan persoalan yang sepele, yaitu tidak terdata.

Kedua, adalah tentang pada saat penetapan daftar calon tetap (DCT), yang kalau menurut tahapan pemilu akan dilakukan pada bulan Agustus nanti, karena sedikit banyak akan berimbas pada KPUD, maka di sinilah KPUD diuji kemampuannya dalam mengelola konflik sehingga musti menjaga independensi, profesional dan integritasnya artinya bahwa hiruk pikuk pasca penetapan DCT, tidak lalu kemudian akan membawa dampak persoalan di KPUD.

Ketiga, adalah sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan partispasi menggunakan hak pilihnya , karena kalau melihat beberapa pilkada di Jawa Barat tingkat partisipasi pemilih dapat dikatakan cukup rendah. sebagai referensi pada saat pemilihan Gubernur Jawa Barat 14 februari lalu, golput mencapai 36,3% dari daftar pemilih tetap sejumlah 32.536.980 juta pemilih.

Keempat, melakukan sosialisasi pada hari pemungutan suara tentang pemberian suara. Meskipun ada pengalaman pada pemilu 2009, pemberian suara dilakukan dengan tanda conteng atau contreng, namun demikian kebiasaan mencoblos dalam pilkada, berdampak pada kebiasaan masyarakat dalam pemberian suara, sehingga perlu sosialisasi yang masif dan simultan untuk menghindari banyak suara yang tidak sah.

Beberapa tahapan pemilu yang krusial tersebut dalam jangka waktu 11 bulan perlu didesain dengan matang. Sebab kalau melihat waktu yang hanya 11 bulan sementara itu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak yang musti dilakukan, jika profesionalitas, integritas dan akuntabilitas anggota-anggota KPUD tidak melekat, akan menimbulkan kesan bahwa pemilu diselenggarakan asal ada, karena bagaimanapun juga tujuan pembentukan KPUD adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan di tahun 2014, tidak hanya sekadar menjalankan demokrasi prosedural, tetapi lebih dari itu yaitu mengawal kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Tantangan Pemilu 2014

Pemilu 2014 dalam konteks demokrasi di Indonesia sangat penting dalam melanjutkan proses reformasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, liberalisasi politik di Indonesia termasuk Jawa Barat di dalamnya kemudian harus dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, karena ini congruen (sebangun) dengan tujuan didirikannya Republik yang digagas oleh para Founding Fathers, menghendaki demokrasi sebagai sistem pemerintahannya dan menolak sistem Monarchi (kerajaan), kenapa memilih demokrasi karena dalam penentuan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif (baca:Presiden) dipilih, sementara itu Monarchi, turun temurun, sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945.

Dalam perspektif demokrasi prosedural, diandaikan bahwa untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas maka diperlukan beberapa syarat, yaitu aktor politiknya memiliki integritas dan kapabel, lembaga politiknya harus aspiratif, regulasinya yang responsif dan penyelenggara pemilunya harus profesional, berintegritas dan mempunyai akuntabilitas. Syarat itu lalu tidak bisa berjalan tanpa beriringan, maka kata kuncinya adalah bagaimana hal tersebut didorong oleh semua entitas bangsa, agar bisa berjalan karena semuanya berkorelasi antara satu dengan lainnya.

Penataan kehidupan politik yang terus dilakukan dengan mendorong terjadinya sinergisitas antara kehidupan politik yang demokratis dan terpenuhinya kesejahteraan rakyat (bonnum comune), menjadi satu hal yang perlu diapresiasi dalam kontek ke- Indonesiaan. Partai politik sebagai institusi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga-lembaga politik, mau tidak mau menyesuaikan diri dengan perubahan iklim politik dan tuntutan masyarakat, sehingga kualitas kader partai kemudian menjadi satu kebutuhan untuk menjawab kehendak konstituen. Begitu juga dengan lembaga legislatifnya (baca:DPR/DPRD), pasca Pemilu 1999 tidak lagi menjadi lembaga yang mempunyai stigma 5 D (datang, duduk, diam, dengar dan duit) tapi lembaga ini sudah diawasi terus oleh rakyat untuk mampu menjalankan fungsi legislatornya, termasuk di dalamnya dalam pembentukan Undang-undang yang benar-benar mencerminkan dan refleksi dari kehendak rakyat, oleh karenanya menjadi penting bagi penyelenggara pemilu dalam kontek ini KPU/KPUD untuk memaksimalkan peran dan tugasnya, sehingga out put-nya adalah aktor politik yang ber integritas dan mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, lembaga politik –nya berjuang untuk kepentingan rakyat dan regulasinya yang dihasilkan bukan untuk menjadi kaki tangan kepentingan pemilik modal dan negara-negara kapitalis, melainkan menghamba kepada kepentingan pemilihnya yaitu rakyat.

Maka, tantangan bagi KPUD untuk mempersiapkan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dengan baik adalah pertama, anggota-anggota KPUD, mampu melepaskan dirinya dari segala bentuk intervensi apapun, kedua, anggota-anggota KPUD, menghindari kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, jangka pendek lalu kemudian berhadapan dengan kasus hukum, ketiga, anggota-anggota KPUD dalam mengahadapi tahapan-tahapan pemilu, dibutuhkan untuk mempunyai pola dan desain sehingga antara das solen (normatif) dan das sein (riil politik) bisa mencapai titik temunya, dan keempat, kerja keras dan kesungguhan dari masing-msing anggota KPUD, akan menentukan kesuksesan pemilu, karena menjadi anggota KPUD bukanlah persolan status sosial atau prestise, akan tetapi jabatan yang membutuhkan pengabdian untuk rakyat dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Indonesia punya pengalaman ketika penyelenggara pemilu-nya berpihak, melakukan rekayasa dan menghamba pada kepentingan kekuasaan maka yang terjadi adalah pemilu yang penuh dengan kisah pilu kecurangan dan yang terpenting adalah penghianatan atas kedaulatan rakyat. Oleh karenanya belajar dari pengalaman yang sudah terjadi dan beberapa tantangan dalam menhadapi pemilu 2014 yang sudah di depan mata, harapannya nanti anggota-anggota KPUD di Jawa Barat yang terpilih sangat besar, ingat kualitas demokrasi di Indonesia bergantung kepada penyelenggara Pemilunya. Semoga..