Setelah deklarasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI Jakarta, kemudian disikapi beragam oleh partai politik dan wacana terakhir untuk merevisi undang-undang pilkada, meningkatkan syarat untuk calon independen maju dalam pilkada. Terkait mengenai wacana tersebut tanggapan Abdy Yuhana selaku Sekjen DPD partai PDI Perjuangan Jawa Barat, On Air di Studio PRFM Bandung, Senin 28 Maret 2016.
jika dihadap-hadapkan antara partai politik dan independen seolah-olah ada suasana yg tegang. Suasana politik yang tidak harmonis, sehingga dalam konteks itu bukan berhadap-hadapan tetapi lebih bagaimana berkompetisi secara sehat dalam konteks berdemokrasi.
Tentunya bagi PDI Perjuangan yang sudah mempunyai pengalaman panjang, kemudian sudah mempunyai platform bahwa Partai politik itu adalah taman sarinya kader untuk menjadi pemimpin-pemimpin di lembaga politik. Pada perspektif itu bahwa PDI Perjuangan Dalam menghadapinya itu biasa-biasa saja. tidak “gentar” karena PDI Perjuangan sendiri banyak memiliki kader-kader yang potensial, Lalu teruji bagi pemimpin-pemimpin di daerah yang ada di Indonesia ini.
Terkait revisi UUD pilkada serentak, usulan itu sesungguhnya juga bukan dari pemerintah. Pemerintah pun dalam artian, Pa Jokowi tidak setuju terhadap kenaikan presentase calon independen.
Suasana yang sudah ada pemicunya lalu di dorong lagi. Seolah-olah partai-partai politik ketakutan menghadapi independen, Sejujurnya bagi PDI Perjuangan tidak ada kendala apapun, karena PDI Perjuangan ini partai yang sudah siap artinya, Pola rekrutmen,pola kaderisasi itu muaranya bagaimana menyiapkan pemimpin-pemimpin baik di pemerintahan maupun di lembaga2 lainnya.
Dalam konteks itu siapapun yang nanti di dorong oleh PDI perjuangan untuk pilkada dimana saja termasuk di DKI itu bagian dari pola rekrutment yang sudah dibangun oleh PDI Perjuangan. Sehingga PDI Perjuangan dalam pola rekrutmen kepala daerah yang transparansi.
Dari awal misalnya di jawa barat,tidak ada sedikit pun uang mahar atau sedikit pun calon untuk mendaftar harus bayar. dan Boleh di uji. Bahkan dalam pilkada serentak 2015 partai yang membiayai.
Partai ingin sungguh-sungguh bahwa tujuan kita berpartai tidak se sederhana kita yang kemudian merebut jabatan-jabatan politik, tetapi ada hal yang lebih substantif, kita berpartai bahwa bagaimana sebenarnya partai itu menjadi alat persatuan nasional.
PDI Perjuangan ini berbeda sendiri. Bagaimana partai menginstruksikan setiap dalam acara-acara itu harus meningkatkan nasionalisme, Musyawarah, gotong royong. Karena platform PDI Perjuangan itu, bahwa kita berpartai itu adalah bagaimana supaya partai itu benar-benar Mewujudkan cita-cita nasional.
Jadi tidak bisa di reduksi/disederhanakan bahwa berpartai itu hanya untuk merebut jabatan kepala daerah.
Jadi, calon tunggal PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak kemarin, artinya memang masyarakat menilai bahwa pembangunan berhasil, sehingga popularitas dan elektabilitas tinggi sehingga mereka kemudian tidak mempunyai lawan.
Dan, proses rekrutmen kader PDI Perjuangan itu berjenjang. Ada istilahnya kader pratama, kader madya, dan kader nasional.
kemudian bagi yang ikut kontestasi pilkada itu harus secara khusus ikut sekolah partai. Sekolah partai itu mendidik prinsipnya bahwa, kader partai ini tidak boleh korupsi, kader partai itu tidak boleh menyalah gunakan kewenangannya dan Kepala daerah itu pemimpin yang, kemudian sangat erat hubungannya dengan persoalan bagaimana membangun kesejahteraan rakyat maka pemimpin di daerah itu dia tidak boleh, menggunakan narkoba. Jadi pada saat mau menjadi caleg itu semua kader partai harus mengikuti tes tertulis, psikologi, sampai tes urine.
Jadi begitu kelihatan dlm tes urine, bila ada kader menggunakan narkoba maka langsung di gagalkan untuk menjadi calon. Artinya dalam konteks itu bahwa PDI Perjuangan sangat selektif untuk mencalonkan baik legislatif maupun eksekutif, karena bagi kami siapapun kader partai yang ditugaskan dia harus total.
Sehingga kalaupun sudah jadi; misalnya ketua DPRD di salah satu daerah, ia tidak boleh mencalonkan untuk jadi kepala daerah, Karena prinsipnya ia harus fokus dengan apa yang sudah ditugaskan oleh partai.
Jadi sangat jelas pembagian tugas bagi kader-kader partai di PDI Perjuangan. Sehingga dalam konteks itu pola rekrutmen yang dilakukan, oleh PDI Perjuangan terkait pilkada itu juga berjenjang dan itu sangat selektif.
Dalam konteks itu pertama, PDI Perjuangan ingin membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menjadi kepala daerah tetapi kemudian bahwa partai juga punya mekanisme, partai juga punya aturan yang dia juga harus ikuti.
yang pertama tentunya kita menguji kemampuannya pada saat dia katakanlah menjadi kepala daerah, apakah dia siap atau tidak.
Jangan-jangan dia hanya mengandalkan popularitas tapi dia tidak siap menjadi kepala daerah. yang kedua yang penting bagi PDI Perjuangan itu persoalan idologi. Jadi persoalan ideologi juga kita uji. Apakah dia ingin menjadi, kepala daerah hanya untuk keinginannya saja atau apakah ia ingin benar-benar melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Dan yang ketiga tentunya kita juga ingin ada ukuran-ukuran yang sifatnya objektif dan rasional. Dengan cara melakukan survey, dan lembaga-lembaga surveinya sudah ditentukan oleh DPP partai.
Terkait tentang partai atau independen ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat, dan kemudian harus bisa bekerja sama DPRD. Pada titik itu kita setuju. Juga kemudian kader-kader PDI Perjuangan yang dicalonkan itu pada akhirnya menjadi tokoh-tokoh nasional.
Karena mereka selama menjadi pemipin di daerahnya selalu berkomunikasi dengan rakyatnya dan memang proses, pembangunannya riil dan kelihatan hasilnya. Misalnya. Pa Djarot Saiful Hidayat wagub DKI sekarang, dulu walikota terbaik di Blitar, Selama 2 periode (10 tahun). Lalu kemudian juga diberikan penghargaan oleh DPP sehingga beliau jadi Pengurus DPP partai, dan DPP partai menilai beliau ini sangat cocok di DKI.
Dalam konteks itu PDI Perjuangan juga sudah siap dalam menghadapi kontestasi untuk menghadapi Pilkada ini, sehingga proses rekrutmen, sangat selektif & bagi PDI Perjuangan tidak hanya kemudian menurunkan kader untuk menjadi kepala daerah setelah itu ditinggalkan, bukan seperti itu.
Tapi kemudian bagaimana setelah dia menjadi kepala daerah apakah mampu menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat, apakah kemudian mampu sesuai dengan tuntutan rakyat bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat itu bisa terealisasi.
Terkait persoalan kepercayaan rakyat tehadap partai politik, kalau kemudian masyarakat itu tidak percaya pada partai politik, Juga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu PDI Perjuangan juga berharap bahwa masyarakat juga secara bersama-sama, membangun partai politik. dan secara bersama-sama menjaga partai politik supaya bisa tumbuh subur di alam demokrasi di Indonesia ini.
Karena kalo kualitas partai politiknya lemah maka hasilnya itu, katakanlah nanti aktor-aktor politik yang ada di, lembaga-lembaga negara itu juga lemah. Tapi kalo partai politiknya kuat maka aktor-aktor politik yang ada di, lembaga-lembaga negara itu dia juga akan kuat.
Oleh karena itu PDI Perjuangan terus menata proses itu hingga basis utama yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam konteks pilkada ini adalah : (1) semangat gotong royong. jadi pilkada bagi PDI Perjuangan itu ajang untuk bersama-sama. misal pilkadanya di Tasik, maka yang punya hajat itu tidak melulu di Tasik. Tapi daerah yg disekitarnya akan membantu karena semangatnya itu adalah gotong royong.
(2) Dalam konteks penentuan calon itu DPC partai dan DPD partai meskipun ini persoalan DPP itu diajak bermusyawarah siapa calon yang akan diusung artinya bahwa disini proses musyawarah dikedepankan oleh DPP partai untuk menentukan siapa calon yang akan di usung.
yang kemudian benar-benar mesin partai itu bergerak. Jadi jangan sampai kemudian DPP partai memutuskan lain sehingga mesin partai tidak berjalan. Karena mesin partai ini,di Jabar saja jumlah pengurusnya saja sekitar 287 ribu, dari mulai DPD partai sampai dianak ranting nah, dari situlah kemudian bagaimana supaya mesin partai itu bergerak.
(3) Bahwa dalam proses penentuan itu PDI Perjuangan menjunjung tinggi ke Bhinekaan, keberagaman, toleransi. Calon yang diusung itu ya calon yang kira-kira dia di dukung oleh rakyat tanpa memperhatikan persolana-persoalan tadi. tanpa memperhatikan misalnya suku ras, agama, golongan. tetapi lebih menjunjung bahwa Indonesia ini adalah bagian dari negara yang sangat plural.
Jadi dengan 3 basis utama itu ke Bhinekaan, musyawarah dan gotong royong, sehingga calon-calon dari PDI Perjuangan itu relatif di terima oleh masyarakat.
untuk menghadapi pilkada 2017 dan pilgub 2018 PDI Peruangan Jawa Barat sudah melakukan komunikasi-komunikasi politik terutama daerah- daerah yang hattrick misalnya majalengka, subang.
dari sekarang juga kami melakukan komunikasi politik supaya bahwa persoalan partai politik itu tidak melulu persoalan pilkada.
Persoalan partai politik itu tidak bisa di reduksi hanya pada persoalan mencari jabatan politik tetapi bagaimana supaya calon-calon itu dia benar-benar didukung oleh rakyat. http://chirpstory.com/li/309641