Pembentukan Dearah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat dinilai urgen untuk percepatan dan pemerataan pembangunan.
Anggota DPRD Jawa Barat, Abdy Yuhana meminta Pemprov Jabar menjadikan pembentukan DOB baru ini sebagai prioritas.
“Ini merupakan isu strategis untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di Jabar,” tuturnya, Jumat, 16 April 2021.
Pembentukan DOB baru, akan lebih memudahkan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota melakukan percepatan pembangunan.
Ada banyak hal yang sangat strategis dan menguntungkan dengan pembentukan DOB baru di Jabar.
Diantaranya soal dana desa yang selama ini dinilai efektif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan wilayah perdesaan.
“Kita bandingkan dengan Jatim, untuk dana desa, selisih Jabar dengan Jatim itu bisa mencapai Rp2,1 triliun. Padahal penduduk Jabar mencapai 50 juta, sedangkan Jatim 40 juta. Salah satunya karena terbatasnya jumlah kota dan kabupaten,” tutur dia.
Di Jatim, dengan penduduk 40 juta, terbagi ke dalam 38 kota dan kabupaten. Sedangkan Jabar dengan penduduk 50 juta, hanya 27 kabupaten dan kota.
“Secara otomatis jumlah desanya pun jauh lebih banyak Jatim. Hal ini yang membuat Jatim lebih tinggi menyerap dana desa dibanding Jabar. Selisihnya mencapai Rp2,1 triliun per tahun,” tutur Abdy yang kini duduk di Komisi III DPRD Jabar.
Politisi muda dari PDIP ini berkomitmen akan terus mengawal kebijakan pembentukan DOB baru di Jabar.
Dengan bertambahnya DOB baru, diantaranya akan bertambah pula jumlah desa. Maka daya serap anggaran dana desa yang bersumber dari APBN akan lebih tinggi.
“Logikanya, makin banyak serapan anggaran di desa-desa, maka akan memercepat proses pertumbuhan dan kemajuan desa. Ini akan berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan,” tutur Abdy.
Karena itu, ia menyambut dengan rencana pembentukan lima DOB baru di Jabar.
“Jabar harus lebih progresif dalam mementukan sikap pembentukan DOB baru. Ini berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” tuturnya.
Dengan pembentukan DOB baru, akan ada banyak manfaat yang bisa dirasakan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
Belum lagi soal kecepatan dan kualitas pelayanan umum. Dengan wilayah yang makin sempit, sebuah daerah akan jauh lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum.
“Termasuk memudahkan jalur koordinasi, komunikasi hingga pengambilan keputusan pada soal investasi,” tuturnya.
Abdy memandang, pembentukan DOB baru merupakan isu strategis. Karenanya ia meminta seluruh stake holders memiliki kepedulian dan visi yang sama dalam masalah ini.
“Harus ada kepedulian, komitmen dan visi yang sama. Dewan sangat mendukung percepatan pembentukan DOB baru. Kita juga akan bersinergi dengan pemprov Jabar untuk menggoalkan keputusan-keputusan terkait pemetaaan wilayah melalui pembentukan DOB baru,” tutur Abdy.***