Pansus II Jembatani Pemerintah Daerah dan Provinsi Untuk Sepakati Kerjasama TPPAS Regional Legok N

  • by
210528092942-.jpeg
Pimpinan dan Anggota Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kota/Kabupaten di Wilayah Bandung Raya, dalam rangka pembahasan kerjasama TPPAS Regional Legok Nangka. Yang bertempat di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Kamis (27/05/2021)

Bandung. – Sebagai upaya untuk merampungkan perjanjian kerjasama terkait difungsikannya Tempat  Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat fasilitasi pertemuan antara 6 Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan setelah sebelumnya pihaknya melakukan survey untuk menggali informasi terhadap ke 6 (enam) Pemerintah Daerah yang direncanakan akan menggunakan TPPAS Regional tersebut.

“Hari ini kami memfasilitasi pertemuan 6 Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa menyepakati perjanjian kerjasama guna terselenggaranya TPPAS Regional Legok Nangka.” ucap Abdy usai memimpin pertemuan di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Kamis (27/05/2021).

Ia pun berharap, dengan terselenggaranya pertemuan ini dapat menjembatani pemerintah daerah dan provinsi sehingga kedepan 6 Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat menyepakati perjanjian kerjasama TPPAS Regional Legok Nangka.

Lebih lanjut Abdy menambahkan, bahwa saat ini sudah ada 130 Badan Usaha yang sudah mendaftar untuk mengelola TPPAS Legok Nangka.

“Pada saat ini sudah ada 130 Badan Usaha yang sudah mendaftar melalui prosedur yang sudah ditetapkan, yang selanjutnya pada bulan Oktober ada proses pelalangan untuk pengelolaan TPPAS Legok Nangka ini.”Ucapnya

Sementara untuk urusan teknis lainnya tentang TPPAS Legok Nangka Abdy menyebut, hal tersebut akan secara intensif dibangun pembicaraan antara Pemerintah Provinsi dan 6 Pemerintah Kota/Kabupaten.

Terkait rencana teknologi yang akan digunakan pada TPPAS Regional Legok Nangka pihaknya menegaskan, bahwa saat ini hal tersebut masih dalam tahap open teknologi. Sehingga masih bergantung dari perusahan – perusahan yang akan menawarkan teknologi yang akan digunakan pada saat proses pelelangan.

Pihaknya berharap, teknologi yang akan ditawarkan harus ramah lingkungan, terjangkau dan tidak membebani APBD 6 Kota/Kabupaten maupun provinsi. Sehungga yang paling penting adalah urusan sampah di Bandung Raya ini dapat segera terselesaikan.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtias menyatakan, bahwa pihaknya telah mendapatakn sejumlah catatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota/Kabupaten untuk bisa diakomodir di dalam perjanjian kerjasama.

“Alhamdulillah semua pihak sudah bisa menyepakati, selanjutnya kami akan membuat draf perjanjian kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota. Dari substansi timbulan sampah, biaya tipping fee, sarana dan prasarana pengangkutan sampah ke Legok Nangka, dan stasiun pengalihan antara yang harus dibangun di Kota/Kabupaten, yang akan terakomodir di perjanjian kerjasama”paparnya.

Sumber : https://18news.id/news/regional/-92942

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *