Politik Hukum

  • by

Politik Hukum di Indonesia saat ini menjadi hal yang menarik ketika beberapa kebijakan negara di bidang hukum (RUU) menemui pro dan kontra meskipun itu sesungguhnya wajar dalam perspektif negara demokrasi. Namun demikian hal penting yang menjadi catatan bersama adalah
1. Bahwa pembentukan hukum harus memenuhi aspek formil (prosedural) dan materiil (materi muatan) maknanya adalah jika dalam pembentukan hukum belum memenuhi aspek tersebut maka peraturan perundangan belum terbentuk. Maka, menjadi pertanyaan besar ketika aspek formil dan materiil saja belum dilakukan muncul reaksi yang berlebihan bahkan isu-nya bergeser ke pembubaran partai dan pemakzulan Presiden, dus patutkah hal demikian, saya kira pada akhirnya masyarakat akan memahami maksud dari itu semua.
2. Pembentukan hukum harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis agar memahamin maksud dari pembentukan hukum tersebut.
Indonesia adalah negara hukum yang sumbernya dari kehendak rakyat, itulah disebut sebagai demokrasi konstitusional.Bukan demokrasi semau gue.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *