Artikel

DPRD Jawa Barat Sosialisasikan Konsensus Kebangsaan

  • by

Untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat mulai tahun 2020, seluruh anggota DPRD Jawa Barat secara aktif berpartisipasi mensosialisasikan 4 konsensus kebangsaan yaitu Pancasila , UUD 1945, NKRI dan Bhinneka tunggal Ika. “Guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan maka perlu sosialisasi empat konsensus kebangsaan tersebut, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan… Read More »DPRD Jawa Barat Sosialisasikan Konsensus Kebangsaan

Abdy Yuhana: Haluan Negara Relevan Dengan Geopolitik Indonesia

  • by

Negara perlu haluan negara sebagai garis kebijakan negara yang sifatnya direktif dan berkesinambungan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat untuk melakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana, menilai amandemen terhadap Undang-Undang… Read More »Abdy Yuhana: Haluan Negara Relevan Dengan Geopolitik Indonesia

ABDY YUHANA, MENITI PERJALANAN IDEOLOGIS

  • by

MENULIS jadi kegemaran sejak kecil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat, Abdy Yuhana. Tak heran hingga kini, setiap waktu luang selalu dimanfaatkan pria kelahiran Indramayu, 4 Juli 1976 dengan kesibukan membuat tulisan ilmiah.    Selain berkutat dengan buku, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum,  Universitas Pajajaran ini juga… Read More »ABDY YUHANA, MENITI PERJALANAN IDEOLOGIS

Menanti Pimpinan KPK Baru

  • by

Oleh :Abdy Yuhana :Dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia Proses seleksi untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini seedang bergulir dan bola sudah ada di tangan DPR. Pasalnya, panitia seleksi sudah menyerahkan nama-nama calon komisioner KPK ke DPR, langkah… Read More »Menanti Pimpinan KPK Baru

Etika Jabatan Kepercayaan Publik

  • by

Oleh Abdy Yuhana, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Akhir-akhir ini kehidupan kebangsaan kita penuh disesaki oleh hiruk pikuknya oknmu-oknum yang mengisi jabatan-jabatan di lembag politik, Republik ini. Mulai dari tertangkap KPK, melakukan perbuatan tidak patut anggota DPR di Sidoarjo sampai pada persoalan yang sangat kontroversial pencatutan nama Presiden… Read More »Etika Jabatan Kepercayaan Publik

Pancasila sebagai Jiwa Bangsa

Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, 72 hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dihadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang di ketuai oleh dr.Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno menyampaikan pidato menawarkan gagasan yang tepat untuk dasar Negara Republik Indonesia Merdeka. Di dalam pidatonya tersebut Ir. Soekarno menawarkan gagasan… Read More »Pancasila sebagai Jiwa Bangsa

Hari Konstitusi dan Jokowi

  • by

Hari Konstitusi dan Jokowi Oleh: Abdy Yuhana Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unpad Bandung Enam puluh sembilan (69) Tahun yang lalu, sehari setelah Proklamasi kemerdekan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), selain memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden… Read More »Hari Konstitusi dan Jokowi

Rekruitmen KPUD dan Tanggung Jawab Demokrasi

  • by

Setelah menyelesaikan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat 2013, dalam kurun waktu yang tidak lama lagi hampir secara serentak, Komisi Pemihan Umum Daerah akan direstrukturisasi baik di tingkat kabupaten/ kota maupun tingkat Provinsi Jawa Barat, akan diseleksi kembali untuk dipilih anggota-anggota (Komisioner) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baru, yang jumlah anggotanya… Read More »Rekruitmen KPUD dan Tanggung Jawab Demokrasi

Sistem Perwakilan di Indonesia Perspektif Keberadaan MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

  • by

Sistem Perwakilan di Indonesia Perspektif Keberadaan MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 diantaranya adalah tentang implementasi sistem perwakilan di Indonesia. Perubahan UUD 1945 dianggap menjadi kerangka reformasi kelembagaan dalam mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perubahan… Read More »Sistem Perwakilan di Indonesia Perspektif Keberadaan MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia